KPK Bawa 13 Orang dari OTT Bupati Cilacap ke Jakarta, Termasuk Sekda dan Pejabat Pemkab

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 orang dari total 27 pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan rombongan tersebut tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu dini hari sekitar pukul 02.35 WIB setelah diberangkatkan dari Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat (13/3/2026).

“Dari 27 orang yang diamankan di lokasi, 13 orang di antaranya dibawa ke Jakarta,” kata Budi.

• Baca juga:

  KPK Duga Praktik THR Kepala Daerah ke Forkopimda Terjadi di Banyak Daerah

Menurutnya, pihak-pihak yang dibawa ke Jakarta tidak hanya Bupati Cilacap, tetapi juga sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) serta beberapa pejabat struktural lainnya.

Pemeriksaan Intensif di Gedung KPK

• Baca juga:

  KPK Bawa 13 Orang dari OTT Bupati Cilacap ke Jakarta, Termasuk Sekda dan Pejabat Pemkab

KPK membawa para pihak tersebut ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut.

Saat ini, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para pihak yang diamankan.

• Baca juga:

  KPK Tangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam Operasi Tangkap Tangan

“Kami masih melakukan pemeriksaan intensif,” ujar Budi.

Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.

KPK Amankan Uang Tunai

Dalam operasi tangkap tangan ini, penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai.Budi menyebut uang tersebut ditemukan saat operasi berlangsung. Namun hingga kini jumlah pastinya masih dalam proses penghitungan oleh penyidik.

“Barang bukti yang diamankan salah satunya adalah uang tunai dalam bentuk rupiah. Untuk jumlahnya nanti akan kami sampaikan setelah proses penghitungan selesai,” katanya.

Kasus ini menambah daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah. Publik kini menunggu hasil pemeriksaan dan pengumuman resmi dari KPK terkait status hukum para pihak yang diamankan dalam kasus dugaan korupsi tersebut.