Korea Selatan Mulai Penyelidikan Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Mantan Presiden Yoon Suk Yeol

ANKARA, ARAHKITA.COM - Pemerintah Korea Selatan resmi memulai proses penyelidikan besar terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Kantor Kepresidenan pada Kamis (12 Juni 2025) mengumumkan permintaan kepada seluruh partai politik untuk mengajukan kandidat jaksa khusus yang akan memimpin investigasi ini.

Penyelidikan ini mencakup berbagai tuduhan serius, termasuk dugaan korupsi yang melibatkan sang istri, Kim Keon Hee, serta dugaan upaya pemberlakuan darurat militer yang gagal. Berdasarkan laporan media lokal seperti Yonhap, penyelidikan dilakukan menyusul disahkannya tiga rancangan undang-undang oleh Majelis Nasional pekan lalu. Ketiga UU tersebut membuka jalan hukum untuk mengusut Yoon dan mantan ibu negara.

Presiden terpilih Lee Jae-myung memiliki waktu tiga hari untuk menunjuk jaksa khusus setelah menerima daftar calon dari partai-partai politik. Setelah ditunjuk, jaksa tersebut akan diberi waktu 20 hari untuk mempersiapkan penyelidikan awal sebelum proses pemeriksaan penuh dimulai bulan depan.

• Baca juga:

  Setelah China, Kini Giliran Korsel Dilaporkan Terkonfirmasi Kasus Pertama Virus Korona

Hingga saat ini, Partai Demokrat yang berkuasa telah mengajukan tiga nama kandidat jaksa. Tim penyelidikan diperkirakan melibatkan sekitar 600 personel, termasuk 120 jaksa, dan durasi penyelidikan bisa diperpanjang hingga 170 hari tergantung kebutuhan.

Yoon Suk Yeol sebelumnya diberhentikan dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi mengesahkan pemakzulan pada Maret lalu. Ia menghadapi sederet tuduhan berat, termasuk memerintahkan Dinas Keamanan Kepresidenan untuk menghalangi penangkapan pada Januari lalu, serta dugaan intervensi dalam kasus kematian Kopral Marinir Chae Su-geun pada Juli 2023.

• Baca juga:

  Korea Selatan Mulai Penyelidikan Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Mantan Presiden Yoon Suk Yeol

Chae dilaporkan tenggelam saat bertugas dalam operasi penyelamatan banjir. Namun, muncul temuan bahwa tidak ada distribusi rompi pelampung dalam misi tersebut, yang memicu kritik tajam terhadap otoritas militer dan pemerintah saat itu.

Meski begitu, Yoon membantah seluruh tuduhan dan sejauh ini menolak hadir dalam pemeriksaan polisi, termasuk pemanggilan terbaru terkait penyelidikan darurat militer dikutip dari Antara.