-
-
-
Loading
Loading
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Net)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengusung rencana reformasi imigrasi legal, termasuk memperketat tes kewarganegaraan dan mengubah sistem visa kerja H-1B. Usulan ini muncul sebagai bagian dari visi Trump untuk menyesuaikan kebijakan imigrasi dengan kepentingan ekonomi AS menjelang kontestasi politik mendatang.
Salah satu fokus utama adalah pengembalian versi lama dari tes naturalisasi — versi yang digunakan selama masa jabatan pertamanya — yang dinilai lebih kompleks dan menuntut pemahaman lebih dalam tentang sejarah serta pemerintahan AS.
"Tes saat ini terlalu mudah dihafal. Saya rasa belum mencerminkan semangat dari hukum yang berlaku," ujar Joseph Edlow, Direktur Dinas Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS), seperti dikutip dari The New York Times melalui laporan Anadolu, Minggu (27/7/2025).
Edlow menyatakan keinginan USCIS untuk memperkenalkan kembali standar tes yang lebih ketat, sembari merombak sistem visa H-1B agar lebih berpihak pada perusahaan yang menawarkan gaji tinggi kepada tenaga kerja asing terampil.
Seleksi H-1B Akan Fokus pada Gaji Tertinggi
Visa H-1B merupakan salah satu jalur utama tenaga profesional asing masuk ke pasar kerja AS, khususnya di bidang teknologi, sains, dan teknik. Saat ini, sekitar 85.000 visa H-1B diterbitkan setiap tahun melalui sistem undian acak. Namun, Edlow mengusulkan sistem seleksi berbasis prioritas gaji.
“Visa H-1B seharusnya melengkapi, bukan menggantikan, tenaga kerja domestik. Prioritas harus diberikan kepada mereka yang benar-benar memberikan nilai ekonomi tinggi,” tegas Edlow.
Gagasan ini didukung oleh lembaga seperti Institute for Progress, yang memperkirakan dampak ekonomi program bisa meningkat hingga 88 persen jika penentuan visa didasarkan pada tingkat gaji.
Pro-Kontra dari Berbagai Kalangan
Namun, tidak semua pihak sepakat dengan pendekatan tersebut. Beberapa pengamat kebijakan imigrasi menilai sistem berbasis gaji berisiko menghambat akses bagi generasi muda profesional yang baru memulai karier.
“Jika visa hanya diberikan kepada yang ditawari gaji tinggi, maka yang diuntungkan adalah pekerja senior yang hampir pensiun atau berencana kembali ke negaranya,” kata David Bier dari Cato Institute kepada Newsweek.
Ia juga menanggapi pernyataan Edlow tentang "tes yang terlalu mudah", dengan menyebut bahwa sebagian besar warga AS sendiri belum tentu mampu lulus dalam tes naturalisasi yang dianggap ringan itu.
Reformasi Masih Hadapi Tantangan Politik
Meskipun wacana ini mendapat sorotan publik, penerapan reformasi besar dalam sistem imigrasi — baik menyangkut visa maupun kewarganegaraan — memerlukan persetujuan dari Kongres dan lembaga federal lain. Sejauh ini, konsensus bipartisan masih menjadi hambatan utama.
Edlow menekankan bahwa reformasi ini bukan untuk menghambat imigrasi, melainkan mengarahkan prosesnya agar lebih selaras dengan kebutuhan dan kepentingan ekonomi AS.
“Jika seseorang datang dengan niat mendukung kemajuan ekonomi kita, maka itulah jenis imigrasi yang perlu kita dorong,” pungkasnya dilansir Antara.
