Thaksin Shinawatra Dibebaskan dari Dakwaan Penghinaan Monarki Thailand

BANGKOK, ARAHKITA.COM – Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, akhirnya dibebaskan dari dakwaan penghinaan terhadap monarki yang sempat membayanginya selama hampir satu dekade. Kasus ini bermula dari wawancara yang ia berikan kepada sebuah media Korea Selatan lebih dari sepuluh tahun lalu.

Jika terbukti bersalah, Thaksin bisa saja menghadapi hukuman penjara hingga 15 tahun. Namun, pengadilan di Bangkok pada Jumat (22/8/2025) memutuskan bahwa pernyataannya tidak memenuhi unsur pelanggaran hukum lese majeste yang berlaku di Thailand.

Tuduhan Lama yang Hidup Kembali

• Baca juga:

  Mantan PM Thailand Thaksin Resmi Didakwa dalam Kasus Lese Majeste

Tuduhan penghinaan terhadap monarki pertama kali dijatuhkan pada 2016, saat Thailand masih berada di bawah pemerintahan militer dan Thaksin hidup di pengasingan. Kasus tersebut kemudian dihidupkan kembali tahun lalu setelah ia pulang dari 15 tahun tinggal di luar negeri.

Pernyataan yang dipersoalkan berasal dari wawancaranya dengan surat kabar Korea Selatan. Saat itu, Thaksin menyebut kudeta militer 2014 yang menggulingkan adiknya, Yingluck Shinawatra, didorong oleh "beberapa orang di istana" dan anggota Dewan Rahasia kerajaan. Meski demikian, majelis hakim menyatakan bahwa karena tidak ada penyebutan langsung terhadap raja maupun pewaris takhta, pernyataan itu tidak dapat dianggap melanggar hukum lese majeste.

• Baca juga:

  Puluhan Napi di Lapas Nusakambangan Dibebaskan

Aturan Lese Majeste yang Kontroversial

Hukum lese majeste di Thailand dikenal sebagai salah satu yang paling ketat di dunia. Aturan ini melarang penghinaan terhadap raja, ratu, pewaris takhta, atau bupati. Dalam praktiknya, hukum ini sering ditafsirkan luas hingga menyasar aktivis, kritikus, dan lawan politik.

• Baca juga:

  Thaksin Shinawatra Dibebaskan dari Dakwaan Penghinaan Monarki Thailand

Sejumlah kasus sebelumnya bahkan memperlihatkan bagaimana hukum tersebut digunakan secara ekstrem. Pernah ada warga yang dipenjara karena komentar tentang anjing kerajaan, atau karena spanduk yang dianggap menyinggung monarki. Tak heran, organisasi hak asasi manusia menilai aturan ini lebih sering berfungsi sebagai alat politik ketimbang perlindungan institusi kerajaan.

Imbas Politik untuk Klan Shinawatra

Putusan bebas untuk Thaksin datang di saat yang krusial. Putrinya, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, tengah menghadapi sidang Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan apakah ia dicopot dari jabatannya. Paetongtarn diskors setelah dinilai tidak tepat menangani konflik perbatasan dengan Kamboja, terutama usai bocornya rekaman percakapan dengan Perdana Menteri Hun Sen.

Klan Shinawatra sendiri sudah puluhan tahun menjadi pemain utama dalam politik Thailand. Thaksin, meski pernah berjanji untuk menjauh dari politik, masih diyakini memiliki pengaruh besar di balik layar, termasuk dalam arah kebijakan partai Pheu Thai.

Apa Selanjutnya?

Meski lega dengan putusan ini, Thaksin belum sepenuhnya bebas dari persoalan hukum. Bulan depan, ia masih harus menghadapi pengadilan terkait pemindahannya ke rumah sakit saat menjalani hukuman penjara sebelumnya. Isu ini berpotensi memicu gelombang politik baru, bahkan bisa berujung pada percepatan pemilu dilansir dari bbc.com.

Dalam situasi politik Thailand yang rapuh, setiap langkah keluarga Shinawatra akan terus diamati. Putusan bebas ini mungkin menjadi kemenangan kecil bagi Thaksin, tetapi ujian besar masih menanti di depan.