-
-
-
Loading
Loading
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Net)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat gebrakan kontroversial. Ia dikabarkan akan menandatangani perintah eksekutif untuk mengubah nama Departemen Pertahanan (Pentagon) menjadi “Departemen Perang”. Langkah ini disebut sebagai cara untuk menegaskan citra militer AS yang lebih agresif di mata dunia.
Menurut keterangan Gedung Putih, perubahan ini tidak melalui persetujuan Kongres. Sebaliknya, perintah eksekutif hanya akan menetapkan “Departemen Perang” sebagai gelar tambahan. Namun, semua komunikasi internal maupun eksternal pemerintahan tetap diarahkan untuk menggunakan sebutan baru tersebut. Bahkan, Menteri Pertahanan Pete Hegseth akan bisa memakai gelar resmi “Menteri Perang”.
Trump dan Hegseth sebelumnya memang telah mendorong perubahan nama ini. Mereka berpendapat, istilah “Departemen Perang” lebih mencerminkan kejayaan sejarah militer AS, terutama saat memenangi Perang Dunia I dan II. “Dulu kita punya sejarah kemenangan luar biasa ketika masih disebut Departemen Perang. Kemudian berubah menjadi Departemen Pertahanan,” ujar Trump di Ruang Oval pekan lalu dilaporkan The Guardian.
Meski begitu, banyak pihak menilai langkah Trump lebih bersifat simbolis ketimbang praktis. Perubahan ini kebetulan bertepatan dengan hari ke-200 masa jabatan keduanya, sehingga dianggap sebagai cara untuk memberi tanda politik.
Sejarah mencatat, nama Departemen Perang terakhir kali digunakan hingga era Presiden Harry Truman, tepat setelah Perang Dunia II. Pada 1949, melalui amandemen Undang-Undang Keamanan Nasional, badan tersebut resmi dinamai Departemen Pertahanan.
Rencana Trump ini juga menuai kritik. Beberapa pengamat menilai, penggantian nama justru bertolak belakang dengan klaim Trump yang ingin menerima Nobel Perdamaian atas upayanya menghentikan konflik di Timur Tengah dan Ukraina. Kritikus berpendapat, sikap Trump seringkali memihak pihak agresor sehingga langkah ini semakin menunjukkan kontradiksi.
Apapun hasil akhirnya, wacana ini jelas menambah daftar panjang kebijakan kontroversial Trump yang selalu mengundang perdebatan publik, baik di dalam maupun luar negeri.
