Unjuk Rasa di Nepal Tewaskan 19 Orang, Dipicu Larangan Media Sosial dan Isu Korupsi

KATHMANDU, ARAHKITA.COM - Setidaknya 19 orang tewas dan lebih dari 400 lainnya terluka dalam gelombang protes yang mengguncang Nepal pada Senin (8/9).

Aksi unjuk rasa besar-besaran itu dipicu oleh larangan akses media sosial dan kemarahan terhadap praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.

Protes terjadi di berbagai kota, termasuk ibu kota Kathmandu, setelah pemerintah Nepal memblokir 26 platform media sosial sejak Jumat sebelumnya, termasuk Facebook, YouTube, Instagram, dan X. Langkah ini menuai kecaman luas dari masyarakat, terutama generasi muda.

• Baca juga:

  Militer Ambil Alih Kekuasaan di Nepal Usai Protes Mematikan

Polisi membubarkan demonstran dengan peluru karet, gas air mata, meriam air, dan pentungan ketika massa mencoba menerobos barikade kawat berduri di sekitar gedung parlemen. Namun, beberapa korban menyatakan polisi menggunakan peluru tajam.

"Saya terkena peluru logam di lengan kanan. Dokter bilang saya perlu operasi," kata Iman Magar, 20 tahun, salah satu korban luka seperti dikutip CNA dari AP.

Menurut juru bicara Kepolisian Lembah Kathmandu, Shekhar Khanal, 17 orang tewas di Kathmandu dan dua lainnya di distrik Sunsari, Nepal timur. Sebanyak lebih dari 100 polisi juga termasuk dalam daftar korban luka.

Kerusuhan menyebabkan rumah sakit penuh sesak. "Gas air mata sampai masuk ke area rumah sakit, para dokter kesulitan bekerja," ujar Ranjana Nepal dari Rumah Sakit Sipil Kathmandu.

Menyusul kekerasan yang terjadi, Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mengundurkan diri pada malam harinya dalam rapat kabinet.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam kekerasan yang terjadi dan mendesak dilakukannya penyelidikan independen. “Kami terkejut atas jumlah korban dan menerima laporan serius terkait penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan,” kata juru bicara HAM PBB, Ravina Shamdasani.

Amnesty International menyatakan bahwa peluru tajam digunakan terhadap pengunjuk rasa dan meminta pertanggungjawaban dari pihak berwenang.

Pemerintah daerah memberlakukan jam malam di sejumlah wilayah menyusul bentrokan yang terus berlanjut. Di beberapa tempat, demonstran memanjat tembok dan merusak gerbang parlemen.

Aksi protes ini mencerminkan kemarahan publik yang meluas, tidak hanya atas larangan media sosial, tetapi juga terhadap korupsi sistemik. “Kami muak dengan pemerintahan yang otoriter dan korup,” kata mahasiswa Ikshama Tumrok, 20 tahun.

Nepal dalam beberapa tahun terakhir dilanda sejumlah skandal korupsi besar yang melibatkan menteri, mantan menteri, dan pejabat tinggi. Ketidakpuasan publik yang sudah lama terpendam meledak ketika pemerintah mulai membatasi kebebasan digital.