Presiden Polandia Setujui Penempatan Pasukan NATO Setelah Insiden Drone Rusia

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Presiden Polandia Karol Nawrocki resmi menandatangani perjanjian yang memungkinkan penempatan pasukan NATO di wilayah Polandia sebagai bagian dari operasi Eastern Sentry.

Pernyataan ini disampaikan Biro Keamanan Nasional Polandia (BBN) pada Minggu (14/9). Disebutkan bahwa keputusan tersebut bertujuan memperkuat pertahanan negara di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah perbatasan timur.

Dalam pernyataannya, BBN menjelaskan bahwa resolusi ini memberikan persetujuan atas kehadiran pasukan asing dari negara anggota NATO di Polandia. Namun, detail lebih lanjut mengenai isi resolusi tidak diungkap karena bersifat rahasia.

Operasi Eastern Sentry sendiri diluncurkan oleh NATO sebagai respons terhadap insiden drone yang terjadi di wilayah Polandia. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengumumkan peluncuran operasi ini pada Jumat (12/9), sementara Staf Umum Polandia menyatakan bahwa operasi tersebut telah dimulai pada Sabtu (13/9).

Insiden drone yang menjadi pemicu operasi ini disebut oleh Perdana Menteri Polandia Donald Tusk sebagai serangan menggunakan drone “berbahaya” yang diduga berasal dari Rusia, meskipun klaim tersebut belum disertai bukti konkret.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menambahkan bahwa lebih dari sepuluh drone terlibat dalam insiden ini.

Pihak Rusia membantah tuduhan tersebut. Kuasa Usaha Rusia di Polandia, Andrey Ordash, menyatakan bahwa Polandia belum memberikan bukti yang mendukung klaim asal-usul drone dari Rusia.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengkritik tuduhan dari negara-negara Uni Eropa dan NATO yang dianggapnya tanpa bukti konkret. Kementerian Pertahanan Rusia juga menegaskan bahwa tidak ada target di Polandia dalam serangan besar-besaran terhadap fasilitas industri pertahanan Ukraina pada 10 September.

Sebelumnya, Belarus menginformasikan kepada Polandia dan Lituania mengenai keberadaan drone yang mendekati perbatasan mereka. Polandia juga memberi tahu Minsk terkait drone yang berasal dari wilayah Ukraina, menurut Wakil Menteri Pertahanan Pertama Belarus, Pavel Muraveiko.