Prancis Lumpuh oleh Gelombang Mogok Kerja: Tekanan Besar untuk PM Baru Sébastien Lecornu

PRANCIS, ARAHKITA.COM – Prancis tengah menghadapi salah satu aksi mogok terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 800.000 orang diperkirakan turun ke jalan, menentang rencana pemotongan anggaran yang diajukan pemerintah. Aksi ini menjadi ujian berat bagi perdana menteri baru, Sébastien Lecornu, yang baru saja dilantik di tengah gejolak politik.

Sejak Kamis pagi, aktivitas publik di berbagai sektor lumpuh. Guru, staf rumah sakit, apoteker, hingga pekerja transportasi ikut serta dalam aksi protes massal. Transportasi kereta api terganggu, penerbangan ditunda, dan sekolah-sekolah banyak yang ditutup. Bahkan beberapa terminal bus di Paris dan Prancis utara diblokade sejak dini hari. Pemerintah mengerahkan 80.000 polisi untuk mengantisipasi gelombang demonstrasi di lebih dari 250 titik pawai di seluruh negeri.

Krisis Politik Memanas

Mogok kerja ini muncul di tengah krisis politik yang semakin rumit. Presiden Emmanuel Macron menunjuk Lecornu sebagai perdana menteri ketiga hanya dalam kurun satu tahun, setelah dua pendahulunya tumbang akibat konflik anggaran di parlemen. Dengan popularitas yang masih rendah, Lecornu kini harus berhadapan dengan parlemen yang terpecah antara kubu kiri, kanan ekstrem, dan sentris tanpa mayoritas mutlak.

Penolakan publik semakin besar karena rencana pemotongan anggaran mencapai €44 miliar. Meskipun Lecornu berjanji membatalkan kebijakan kontroversial untuk menghapus dua hari libur nasional, serikat pekerja menilai langkah itu belum cukup. Mereka khawatir pengurangan belanja kesejahteraan tetap dilanjutkan.

Tekanan dari Berbagai Arah

Serikat pekerja, seperti CFDT, menuntut pemerintah lebih berpihak pada pekerja dan masyarakat, bukan hanya pada kepentingan bisnis. Sementara itu, partai oposisi baik dari kiri maupun kanan sama-sama menekan Lecornu. Sosialis menegaskan perlunya kebijakan yang lebih adil, termasuk kontribusi lebih besar dari kelompok kaya. Dari kubu kanan, Marine Le Pen memperingatkan bahwa jika kebijakan pro-bisnis tetap dipertahankan, pemerintahan baru ini akan cepat jatuh sebagaimana dilaporkan The Guardian.

Ancaman Krisis Ekonomi

Gejolak politik ini juga berdampak pada citra ekonomi Prancis. Fitch Ratings menurunkan peringkat kredit negara itu, dengan alasan tingginya ketidakpastian politik dan utang publik yang sudah mencapai 114% dari PDB. Selain itu, defisit anggaran Prancis hampir dua kali lipat dari batas yang ditetapkan Uni Eropa.

Dengan situasi yang semakin menegang, masa depan politik Lecornu dipertaruhkan. Jika ia gagal menemukan titik kompromi, mosi tidak percaya bisa saja kembali menjatuhkan pemerintahan Macron untuk ketiga kalinya.