Putin Kecam Rencana UE Sita Aset Rusia: “Itu Bukan Pencurian, tapi Perampokan”

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Presiden Rusia Vladimir Putin menilai upaya Uni Eropa (UE) untuk mengambil alih aset Rusia yang dibekukan sebagai tindakan “perampokan terbuka”. Menurut Putin, rencana tersebut bukan hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga berpotensi merusak tatanan kepercayaan global.

Pernyataan itu disampaikan Putin dalam konferensi pers tahunan di Moskow, Jumat (19/12/2025). Ia menegaskan bahwa sejauh ini Uni Eropa belum berhasil menyita aset Rusia karena besarnya risiko dan konsekuensi yang harus ditanggung.

“Pencurian dilakukan secara diam-diam, sementara ini dilakukan secara terang-terangan. Itu bukan pencurian, melainkan perampokan,” ujar Putin menanggapi wacana penyitaan aset Rusia yang dibekukan di sejumlah negara Eropa.

• Baca juga:

  Uni Eropa Sepakati Pinjaman €90 Miliar untuk Ukraina, Aset Rusia Tetap Tak Disentuh

Menurutnya, langkah tersebut akan membawa dampak serius, tidak hanya bagi citra Uni Eropa, tetapi juga terhadap sistem hukum dan ekonomi internasional. Putin memperingatkan bahwa jika praktik ini dilakukan sekali, maka preseden serupa bisa dengan mudah diterapkan terhadap negara lain.

“Cukup mengambil langkah pertama, dan setelah itu siapa pun bisa menjadi sasaran dengan berbagai dalih,” katanya dilansir Antara.

Putin mencontohkan kemungkinan penerapan standar ganda, termasuk terhadap negara-negara Muslim yang memiliki aturan hukum ketat untuk melindungi nilai-nilai tradisional. Ia menilai, perbedaan pandangan ideologis semacam itu bisa saja dijadikan alasan untuk tindakan serupa di masa depan.

Ia juga menegaskan bahwa Rusia tidak akan tinggal diam. Moskow, kata Putin, akan terus memperjuangkan kepentingannya melalui jalur hukum internasional dan mencari yurisdiksi yang benar-benar independen.

Sikap keras Rusia juga ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri. Juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova, sebelumnya memperingatkan bahwa negaranya akan mengambil “tindakan pembalasan yang sangat keras” apabila Uni Eropa benar-benar memindahkan aset Rusia yang dibekukan untuk kepentingan Ukraina.

Di sisi lain, wacana penyitaan aset Rusia juga memicu kehati-hatian di internal Uni Eropa. Perdana Menteri Belgia, Bart De Wever, secara terbuka meminta adanya jaminan hukum yang kuat dan menyeluruh sebelum langkah tersebut diambil, mengingat potensi dampak hukum dan ekonomi yang luas.