PM Denmark Kecam Wacana Akuisisi Greenland dalam Pidato Tahun Baru

OSLO, ARAHKITA.COM – Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, melontarkan kritik keras terhadap kembali mencuatnya wacana akuisisi Greenland dalam pidato Tahun Baru yang disampaikannya Kamis malam (1/1/2026) waktu setempat.

Dalam pidato yang disampaikan dari kediaman resminya, Frederiksen menegaskan bahwa tidak ada negara—termasuk sekutu terdekat—yang berhak memandang bangsa lain sebagai sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Ia menyebut cara pandang tersebut sebagai pola pikir usang yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dunia modern.

Tanpa menyebut nama secara langsung, Frederiksen mengungkapkan bahwa sepanjang tahun lalu Denmark menghadapi tekanan, ancaman, serta pernyataan bernada merendahkan dari negara yang selama ini dikenal sebagai mitra strategis terdekatnya. Pernyataan itu diyakini merujuk pada Amerika Serikat.

• Baca juga:

  PM Denmark: Serangan Drone di Bandara Kopenhagen Ancaman Serius terhadap Infrastruktur Kritis

Sorotan paling tajam dalam pidato tersebut muncul saat Frederiksen menyinggung isu geopolitik di kawasan Arktik, khususnya terkait Greenland. Ia menegaskan bahwa Greenland merupakan bagian penting dari Kerajaan Denmark, dan tidak dapat diperlakukan sebagai objek kepentingan politik global.

“Kembali muncul konflik terkait Greenland yang menyangkut Kerajaan. Ini bukan sekadar persoalan wilayah, tetapi menyangkut martabat, kedaulatan, dan hak sebuah bangsa,” ujar Frederiksen.

• Baca juga:

  Denmark Umumkan Rencana Larangan Media Sosial bagi Anak di Bawah 15 Tahun

Ia juga menekankan bahwa Denmark tidak mencari konfrontasi, namun siap berdiri teguh dalam membela prinsip-prinsip keadilan internasional. “Kami memikul tanggung jawab global. Kami tidak menginginkan konflik, tetapi kami tahu dengan jelas mana yang benar dan mana yang salah,” katanya dilansir Antara.

Pernyataan keras Frederiksen ini muncul setelah Presiden Donald Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus Amerika Serikat untuk Greenland pada Desember 2025. Langkah tersebut kembali memicu ketegangan diplomatik antara Washington dan Kopenhagen.

• Baca juga:

  Pemerintah Greenland Belum Rencanakan Referendum Kemerdekaan

Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump beberapa kali secara terbuka menyatakan minatnya terhadap Greenland. Bahkan, ia sempat menyebut tidak menutup kemungkinan penggunaan tekanan ekonomi maupun militer demi mewujudkan ambisi tersebut—pernyataan yang menuai kecaman luas dari komunitas internasional.