Loading
Aksi protes meluas di berbagai kota Amerika Serikat menentang intervensi militer pemerintahan Trump di Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolás Maduro. (Tangkapan Layar Youtube Liputan6.com)
JAKARTA, ARAHKITA.COM — Gelombang aksi protes pecah di sejumlah kota besar Amerika Serikat akhir pekan ini. Ratusan warga turun ke jalan menentang langkah sepihak pemerintahan Donald Trump yang melancarkan intervensi militer di Venezuela. Di saat yang sama, sebagian warga diaspora Venezuela justru merayakan tumbangnya pemerintahan Presiden Nicolás Maduro.
Aksi demonstrasi berlangsung serentak di berbagai kota, termasuk Chicago, Dallas, New York, Philadelphia, Pittsburgh, San Francisco, dan Seattle. Massa menyuarakan kekhawatiran akan potensi perang baru, sekaligus mengecam operasi Amerika Serikat yang dianggap melanggar hukum internasional, termasuk penangkapan dan pemindahan paksa Maduro ke AS untuk menghadapi dakwaan perdagangan narkoba.
Maduro dijadwalkan menjalani sidang perdana di pengadilan federal New York pada Senin siang waktu setempat. Penahanan ini memicu reaksi keras dari kelompok anti-perang dan aktivis HAM, yang menilai tindakan tersebut sebagai preseden berbahaya dalam hubungan internasional.
Dalam demonstrasi di Chicago, Andy Thayer dari Chicago Committee Against War and Racism menegaskan bahwa sejarah menunjukkan rakyat sipil selalu menjadi korban utama setiap intervensi militer AS. Ia menyebut Irak, Afghanistan, Libya, hingga Panama sebagai contoh kegagalan pendekatan kekuatan bersenjata dalam menciptakan perdamaian.
Nada kritik serupa terdengar di Seattle. Aksi yang digelar kelompok Answer (Act Now to Stop War and End Racism) dipenuhi poster bertuliskan “Tidak Ada Pertumpahan Darah untuk Minyak” dan “Hentikan Pengeboman Venezuela Sekarang!”. Taylor Young, salah satu penyelenggara, menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap kedaulatan Venezuela yang dinilai telah dilanggar oleh pemerintah AS menggunakan dana pajak warganya sendiri.
Penolakan juga datang dari kalangan politik domestik. Sejumlah tokoh Partai Demokrat menilai Trump telah melangkahi kewenangan Kongres dengan melancarkan operasi militer tanpa persetujuan legislatif. Kritik turut disampaikan oleh para pemimpin dunia yang menilai tindakan AS bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sebaliknya, sebagian politisi Partai Republik tetap menyatakan dukungan. Anggota Kongres Tom Emmer dari Minnesota bahkan memuji Trump sebagai “pembawa perdamaian,” meski pernyataan presiden soal AS akan “mengendalikan” Venezuela dalam masa transisi kemudian ditarik kembali dilaporkan The Guardian.
Isu deportasi warga Venezuela di AS turut memanaskan suasana. Aktivis Code Pink, Olivia DiNucci, menilai kebijakan tersebut sebagai kontradiktif. Menurutnya, AS menciptakan konflik di negara lain, lalu memulangkan para migran ke wilayah yang justru sedang dilanda ketidakstabilan akibat kebijakan tersebut.
Meski Maduro kerap dikritik secara bipartisan sebagai pemimpin otoriter, sebagian pengunjuk rasa tetap menyerukan pembebasannya. Di New York, massa berkumpul di luar pusat penahanan Brooklyn sambil meneriakkan tuntutan pembebasan Maduro, menegaskan bahwa penegakan hukum internasional tidak boleh dilakukan melalui kekuatan militer sepihak.