Loading
Ilustrasi - Gedung kantor pusat WHO. (detik.com)
WASHINGTON, ARAHKITA.COM – Amerika Serikat resmi menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Keputusan ini membuat lembaga kesehatan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kehilangan salah satu penyokong dana terbesarnya—dan dikhawatirkan berdampak langsung pada banyak program kesehatan global.
Langkah keluar ini ditegaskan lewat perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump pada awal masa jabatan keduanya. Pemerintahan Trump sejak awal memang bersikap keras terhadap WHO, bahkan menuduh organisasi tersebut terlalu condong kepada China pada masa pandemi Covid-19.
Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) menyatakan keputusan tersebut diambil karena sejumlah alasan: mulai dari dugaan penanganan pandemi yang dianggap keliru, ketidakmampuan WHO melakukan reformasi, hingga tudingan pengaruh politik negara anggota yang dinilai makin menguat di internal organisasi.
Namun WHO membantah kritik tersebut. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menilai keluarnya Amerika Serikat bukan hanya merugikan WHO, tetapi juga berpotensi menjadi kerugian bagi kepentingan AS dan kesehatan masyarakat dunia.
WHO: Peran Global Tak Sekadar Covid-19
WHO menegaskan kontribusinya dalam berbagai program internasional, seperti pemberantasan polio, pengendalian HIV/AIDS, penurunan angka kematian ibu, hingga pembuatan kebijakan global seperti perjanjian pengendalian tembakau.
Di sisi lain, pascapandemi negara-negara anggota WHO mendorong lahirnya perjanjian baru: Perjanjian Pandemi Internasional, yang dirancang agar dunia lebih siap menghadapi wabah berikutnya. Salah satu poin pentingnya adalah dorongan pemerataan akses vaksin dan obat, supaya tidak lagi terjadi ketimpangan ekstrem seperti pada era Covid-19.
Perjanjian ini akhirnya disepakati pada April tahun lalu oleh seluruh anggota WHO—dengan satu pengecualian penting: Amerika Serikat.
Pendanaan Diputus, Personel DitariK
Dalam pernyataannya, HHS menyebut seluruh pendanaan pemerintah AS untuk WHO telah dihentikan. Tak hanya itu, pemerintah juga menarik personel serta kontraktornya dari markas besar WHO di Jenewa, Swiss, dan dari berbagai kantor WHO di sejumlah negara.
Ratusan bentuk keterlibatan AS dengan WHO pun disebut telah ditangguhkan atau dihentikan sepenuhnya.
Menteri Kesehatan AS Robert F. Kennedy bersama Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyampaikan pernyataan bersama yang bernada keras. Mereka menilai WHO “merusak” kontribusi yang selama ini diberikan AS, dan menuduh organisasi itu berulang kali bertindak tidak sejalan dengan kepentingan Amerika.Ke depan, kata mereka, keterlibatan AS dengan WHO hanya akan dibatasi pada kebutuhan teknis untuk menuntaskan proses penarikan diri serta memastikan perlindungan bagi warga AS.
Polemik Iuran: Tunggakan Ratusan Juta Dolar
Masalah lain ikut mencuat: tunggakan iuran. AS selama ini termasuk donor terbesar WHO, namun Washington disebut belum membayar iuran untuk tahun 2024 dan 2025. Kondisi ini membuat WHO terpaksa memangkas kegiatan dan kehilangan banyak posisi kerja.
Pihak WHO menyebut AS masih memiliki kewajiban membayar tunggakan, yang diperkirakan mencapai US$260 juta. Namun pemerintah AS menyatakan tidak melihat alasan untuk melunasinya.
Keluarnya AS diperkirakan bisa memotong hingga seperlima anggaran WHO, sebuah pukulan besar bagi program-program kesehatan lintas negara yang selama ini bergantung pada pendanaan internasional.
AS Klaim Tetap Pantau Penyakit, Tapi Lewat Jalur Lain
Pemerintah AS menyatakan mereka akan mengganti kerja sama multilateral dengan WHO lewat model baru: membangun hubungan bilateral dengan negara-negara tertentu untuk keperluan pengawasan penyakit dan berbagi data patogen. Meski begitu, AS tidak menjelaskan negara mana saja yang sudah diajak bekerja sama.
Untuk program global seperti polio atau HIV, pejabat AS mengatakan mereka akan menggandeng LSM serta organisasi keagamaan agar berbagai program tetap berjalan. Namun hingga kini detail kemitraan tersebut belum dijabarkan.
Pertanyaan publik pun muncul: apakah AS tetap akan terlibat dalam program tahunan berbagi informasi dan pengembangan vaksin flu global? Menurut sejumlah pejabat, jawabannya belum pasti.
Covid-19 Kembali Jadi Titik Api
Kritik AS terhadap WHO tak bisa dilepaskan dari pertarungan narasi soal pandemi Covid-19. Menariknya, respons pandemi dari banyak negara dengan sistem kesehatan maju—termasuk AS dan Inggris—juga sempat menuai kritik internasional karena dianggap lambat dan tidak solid dikutip bbc.com.
Dalam sejumlah kajian pascapandemi, keterlambatan pembatasan sosial dan kebijakan yang setengah hati diyakini ikut mempercepat penyebaran virus.
Mantan pejabat kesehatan AS, Drew Altman, bahkan menilai tingginya angka kematian di AS berkaitan dengan respons yang tidak konsisten terhadap rekomendasi WHO, terutama soal masker dan jaga jarak. Ia menuding kebijakan Covid-19 di AS menjadi terlalu politis: negara bagian berhaluan Demokrat cenderung ketat, sementara negara bagian yang dipimpin Republik lebih longgar hingga tetap mengizinkan pertemuan massal.
Altman menyimpulkan kegagalan respons AS bukan semata soal teknis kesehatan, tetapi juga soal arah kebijakan dan kepemimpinan nasional.