Kekuasaan Makin Dominan, Sekjen PBB Ingatkan Dunia Tak Boleh Abaikan Hukum

NEW YORK CITY, ARAHKITA.COM — Dunia saat ini sedang menghadapi fenomena berbahaya: kekuasaan yang semakin sering mengalahkan hukum. Peringatan keras itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB dalam konferensi pers awal tahun, Kamis (29/1), menyikapi kondisi global yang dinilainya kian rapuh.

Ia menyoroti bagaimana supremasi hukum internasional makin terpinggirkan, kerja sama antarnegara melemah, dan lembaga-lembaga multilateral justru menjadi sasaran serangan dari berbagai arah. Situasi tersebut, menurutnya, bukan sekadar gejala sementara, melainkan ancaman serius bagi stabilitas dunia.

Dalam paparannya, ia menyebut dunia kini hidup di tengah rangkaian tindakan gegabah yang memicu reaksi berantai berbahaya. Ketegangan geopolitik, ditambah dengan praktik impunitas yang meluas, memperburuk keadaan. Ketika tindakan berisiko tidak mendapatkan respons yang sepadan, sistem global menjadi tidak stabil dan rentan terhadap eskalasi konflik.

• Baca juga:

  PBB Serukan Vaksin COVID-19 Harus Jadi Barang Milik Bersama

Impunitas, lanjutnya, bukan hanya memperpanjang konflik yang sudah ada, tetapi juga memperluas ketidakpercayaan antarnegara. Kondisi ini membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus melemahkan kepercayaan terhadap tatanan internasional yang selama ini dijaga bersama.

Menghadapi tantangan tersebut, ia menilai dunia membutuhkan perubahan mendasar. Sistem global yang ada dianggap sudah tidak lagi relevan karena masih mencerminkan struktur kekuasaan dan ekonomi puluhan tahun lalu. Padahal, realitas dunia telah berubah jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan sistem internasional untuk beradaptasi.

• Baca juga:

  Tindakan AS di Venezuela Dinilai Mengancam Negara Kecil, Singapura Bereaksi

Struktur, institusi, hingga pola kerja sama global dinilai masih terikat pada masa lalu. Menurutnya, perubahan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar dunia mampu menjawab persoalan lintas batas yang semakin kompleks.

Ia juga menegaskan bahwa masalah global tidak bisa diselesaikan oleh satu kekuatan dominan atau oleh pembagian dunia ke dalam dua kutub besar yang saling berseberangan. Jalan keluar, katanya, terletak pada percepatan multipolaritas yang inklusif, saling terhubung, dan dibangun melalui kemitraan yang setara dikutip Antara.

• Baca juga:

  RI Kutuk Serangan Israel ke Iran yang Langgar Hukum Internasional

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa multipolaritas saja tidak otomatis menghadirkan perdamaian. Tanpa institusi multilateral yang kuat, legitimasi yang jelas, serta tanggung jawab yang berakar pada nilai bersama, dunia tetap berisiko terjebak dalam ketidakstabilan.

Meski struktur global dinilai sudah usang, nilai-nilai dasarnya tetap relevan. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB disebut sebagai fondasi mutlak bagi perdamaian jangka panjang dan keadilan berkelanjutan.

Di tengah berbagai rintangan, PBB menegaskan komitmennya untuk terus menghidupkan nilai-nilai bersama tersebut. Organisasi dunia itu, katanya, akan memilih langkah-langkah yang menghasilkan dampak nyata—baik bagi perdamaian, keadilan, tanggung jawab, maupun kemajuan—di masa-masa global yang penuh tantangan.