AS Bayar Sebagian Utang ke PBB, Krisis Keuangan Badan Dunia Masih Mengancam

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Amerika Serikat telah membayar sekitar 160 juta dolar AS dari hampir 4 miliar dolar AS yang masih terutang kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pernyataan resmi dari badan dunia tersebut menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan pekan lalu dan dialokasikan untuk anggaran operasional reguler organisasi.

Juru bicara PBB Stéphane Dujarric, dilansir CNA, mengatakan bahwa dana tersebut hanya mencakup sebagian kecil dari total kewajiban Washington. PBB mencatat AS masih memiliki tunggakan sekitar 2,196 miliar dolar untuk anggaran reguler, termasuk 767 juta dolar untuk tahun berjalan, serta sekitar 1,8 miliar dolar untuk anggaran terpisah operasi penjaga perdamaian.

• Baca juga:

  Krisis Kas PBB Makin Dalam, China Minta Negara Anggota Taat Bayar

Ancaman Krisis Keuangan Global

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya memperingatkan organisasi itu menghadapi risiko keruntuhan keuangan dalam waktu dekat jika sistem pendanaan tidak direformasi atau negara anggota tidak segera melunasi kewajibannya. Dalam surat kepada seluruh anggota, ia menyebut dana operasional bisa habis pada Juli jika situasi tidak berubah.

Pejabat PBB menyebut sekitar 95 persen tunggakan anggaran reguler berasal dari Amerika Serikat, menjadikannya penyumbang keterlambatan terbesar sekaligus faktor utama tekanan keuangan lembaga tersebut.

Presiden Donald Trump menyatakan pemerintahannya akan menambah dukungan finansial dan bekerja erat dengan PBB. Ia juga menegaskan organisasi itu masih memiliki potensi besar meskipun selama ini kerap dikritiknya. Trump bahkan mengatakan suatu saat nanti PBB akan tetap berdiri meski dirinya sudah tidak menjabat.

Pernyataan itu muncul bersamaan dengan peluncuran Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif baru yang digagas pemerintahannya. Sejumlah pengamat menilai forum tersebut berpotensi menyaingi peran Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik global.

Meski kini bernada lebih positif, sebelumnya Washington menarik diri dari beberapa badan di bawah PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia dan UNESCO, serta memangkas pendanaan untuk puluhan lembaga lainnya.

Data PBB menunjukkan hingga tenggat 8 Februari, baru 55 negara anggota yang melunasi iuran tahunan 2026. Kondisi itu menambah tekanan terhadap stabilitas keuangan organisasi yang bergantung pada kontribusi negara anggota untuk menjalankan operasi kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan global.

Sementara itu, Guterres dilaporkan telah berkomunikasi selama beberapa waktu dengan Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz guna membahas penyelesaian tunggakan. Namun belum ada kepastian kapan pembayaran berikutnya akan dilakukan.