-
-
-
Loading
Loading
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian. (Antaranews)
BEIJING, ARAHKITA.COM – Pemerintah China mendesak negara-negara yang masih menunggak iuran wajib kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera melunasi kewajibannya. Seruan itu muncul di tengah kondisi keuangan PBB yang kian genting dan diprediksi bisa kehabisan dana dalam waktu dekat.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan bahwa setiap anggota memiliki tanggung jawab moral dan hukum sesuai Piagam PBB. Menurutnya, pembayaran iuran keanggotaan dan kontribusi untuk misi pemeliharaan perdamaian merupakan fondasi utama keberlangsungan organisasi internasional tersebut.
PBB saat ini menghadapi rekor tunggakan hingga 1,568 miliar dolar AS, lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Sekretaris Jenderal PBB memperingatkan bahwa krisis ini semakin dalam dan berpotensi menghambat berbagai program kemanusiaan di banyak negara.
China menekankan bahwa pihaknya selalu memenuhi kewajiban finansial secara penuh dan tepat waktu sebagai bentuk dukungan nyata terhadap multilateralisme. Tanpa menyebut nama negara tertentu, Lin Jian menyindir bahwa penolakan membayar iuran oleh salah satu kontributor besar menjadi penyebab utama memburuknya situasi kas PBB.
Kekhawatiran serupa juga disuarakan mayoritas negara anggota. Melalui surat kepada 193 anggota, pimpinan PBB mengingatkan bahwa organisasi hanya memiliki dua pilihan: seluruh negara membayar kewajiban tepat waktu atau melakukan perombakan mendasar terhadap aturan keuangan yang ada.
Tekanan keuangan ini makin berat setelah beberapa negara mengurangi bahkan menghentikan kontribusi mereka. Akibatnya, PBB terpaksa memangkas banyak aktivitas, mulai dari misi kemanusiaan, penyelidikan pelanggaran HAM, hingga bantuan pangan bagi pengungsi.
Dampaknya sudah terasa di berbagai belahan dunia. Sejumlah klinik ibu dan anak di Afghanistan harus ditutup, bantuan makanan bagi pengungsi Sudan dikurangi, dan kantor HAM kesulitan mengirim penyelidik ke wilayah konflik.
Ironisnya, aturan keuangan PBB mewajibkan pengembalian dana program yang tidak terpakai, meski uang tersebut belum pernah diterima. Pada awal 2025 saja, PBB harus mengembalikan 227 juta dolar AS dari dana yang sejatinya belum terkumpul.
Kondisi di markas PBB pun mencerminkan situasi darurat. Di Jenewa, eskalator sering dimatikan dan pemanas ruangan dikurangi demi penghematan. Namun langkah efisiensi itu dinilai tidak cukup menutup lubang keuangan yang terus melebar dikutip Antara.
China menilai momentum ini seharusnya menjadi alarm bagi seluruh anggota untuk kembali pada semangat kerja sama global. Tanpa komitmen kolektif, berbagai program yang selama ini melindungi jutaan jiwa terancam berhenti di tengah jalan.
Seruan Beijing bukan sekadar soal angka, melainkan tentang masa depan sistem internasional. Bila kewajiban bersama diabaikan, PBB berisiko kehilangan perannya sebagai penopang perdamaian dan kemanusiaan dunia.
