Di Antara Silicon Valley dan Beijing, India Ingin Jadi Poros Ketiga AI Dunia

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Di tengah dominasi Amerika Serikat dan China dalam perlombaan kecerdasan buatan (AI), India muncul membawa ambisi besar: menjadi kutub ketiga kekuatan AI global. Ambisi itu ditegaskan lewat konferensi tingkat tinggi AI di New Delhi, yang ditutup dengan komitmen puluhan negara untuk “mendemokratisasi AI”.

Konferensi ini bukan sekadar pamer teknologi. Di hadapan para pemimpin dunia dan CEO raksasa teknologi, Perdana Menteri Narendra Modi menekankan bahwa AI harus diperlakukan sebagai barang publik global—bukan alat segelintir negara atau korporasi besar. Pesannya jelas: AI harus inklusif, bisa diakses, dan memberdayakan, terutama bagi negara-negara Global South.

Deklarasi New Delhi yang didukung 89 negara dan organisasi internasional menandai pergeseran penting dalam diplomasi AI. Jika sebelumnya diskursus global lebih banyak berkutat pada risiko dan keamanan, kini fokusnya meluas ke akses, keterampilan, dan pemerataan manfaat. Pendekatan ini dinilai selaras dengan realitas negara berkembang yang ingin ikut menikmati lompatan teknologi, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada Silicon Valley atau Beijing.

• Baca juga:

  Inggris Terapkan Aturan Baru: AI Dilarang Hasilkan Konten Cabul Anak

Mengutip The Independent, sejumlah analis menilai KTT ini memang belum bisa langsung mengantarkan India menjadi kekuatan AI utama, tetapi berhasil membuka ruang baru: koalisi negara-negara “kekuatan menengah” yang ingin keluar dari dikotomi AS–China. Dalam konteks ini, India tampil sebagai tuan rumah sekaligus motor penggerak.

Dukungan juga datang dari Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang mengingatkan bahwa masa depan AI tidak boleh ditentukan oleh segelintir negara atau miliarder teknologi. Nada serupa terdengar dari kalangan industri. CEO OpenAI, Sam Altman, bahkan mendorong pembentukan badan internasional khusus AI, mirip Badan Energi Atom Internasional, untuk koordinasi global.

• Baca juga:

  SPS Tolak Perjanjian Dagang RI–AS: Jangan Tukar Kedaulatan Digital dan Masa Depan Media Nasional

Menariknya, absennya tokoh-tokoh kunci dari dua raksasa AI dunia justru memperkuat narasi “jalan ketiga”. Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka menyatakan keinginan Eropa dan negara lain untuk tidak sepenuhnya bergantung pada model AS atau China. Bagi India, momentum ini penting untuk memperluas pengaruh sekaligus memperkuat kedaulatan digitalnya.

Namun tantangannya nyata. India belum memiliki fasilitas manufaktur chip AI canggih dan masih bergantung pada rantai pasok global. Dari sisi investasi, komitmen miliaran dolar yang diumumkan—meski signifikan—masih jauh dibandingkan belanja tahunan perusahaan teknologi Amerika. Karena itu, strategi India bukan adu modal, melainkan skala pasar, talenta, dan implementasi luas.

• Baca juga:

  Infrastruktur Digital Berkualitas Jadi Fondasi Akses Ekonomi dan Kedaulatan Digital

Pendekatan ini tercermin dari pengembangan model AI berbasis data lokal dan multibahasa, agar teknologi benar-benar “berbicara” dengan konteks budaya India. Bagi para penggagasnya, kedaulatan AI bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kontrol, akses, dan identitas.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan sekadar apakah India bisa menyaingi AS atau China dalam waktu dekat. Yang lebih penting: mampukah India menunjukkan bahwa AI bisa diterapkan secara nyata—di pertanian, pendidikan, dan kesehatan—untuk ratusan juta orang? Jika berhasil, India mungkin tidak hanya menjadi kutub ketiga, tetapi juga contoh baru bagaimana AI bekerja untuk publik, bukan sebaliknya.