Serangan AS-Israel ke Iran, Rubio: Target Utama Cegah Ancaman Rudal

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa Washington memang menginginkan perubahan kepemimpinan di Iran. Namun, ia menegaskan hal tersebut bukanlah tujuan utama dari operasi militer yang dilakukan bersama Israel.

“Kami tentu ingin melihat rezim ini digantikan. Seperti yang telah disampaikan Presiden Donald Trump, ia ingin rakyat Iran memanfaatkan momentum ini sebagai kesempatan untuk bangkit dan menyingkirkan para pemimpin tersebut,” ujar Rubio kepada wartawan, Senin (2/3/2026).

Meski demikian, Rubio menekankan bahwa sasaran utama serangan bukanlah mengganti pemerintahan Iran, melainkan mencegah ancaman militer yang lebih besar.

• Baca juga:

  Penangkapan Maduro Dibenarkan Senator AS, Klaim Akan Diadili di Amerika Serikat

“Tujuan dari misi ini adalah memastikan mereka tidak memiliki senjata yang dapat mengancam kami dan sekutu kami di kawasan. Itulah alasan kami melakukan apa yang kami lakukan saat ini,” tegasnya.

Menurut Rubio, prioritas Washington adalah membatasi kemampuan Iran dalam mengembangkan dan menggunakan rudal balistik. Senjata tersebut dinilai berpotensi mengancam negara-negara tetangga, pangkalan militer Amerika Serikat, serta kepentingan AS di kawasan Timur Tengah.

• Baca juga:

  Trump Isyaratkan Negosiasi dengan Iran Masih Mungkin Terjadi

Ketegangan meningkat setelah pada Sabtu (28/2/2026), Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target strategis di Iran, termasuk di Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerusakan signifikan dan korban jiwa di kalangan sipil.

Iran merespons dengan meluncurkan serangan balasan ke wilayah Israel dan beberapa pangkalan militer AS di Timur Tengah, yang disebut sebagai langkah pertahanan diri.

• Baca juga:

  Krisis Timur Tengah Memanas, Eropa Terpecah antara Diplomasi dan Dukungan Militer

Otoritas Iran pada Minggu (1/3/2026) mengonfirmasi bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, gugur dalam serangan tersebut bersama sejumlah pejabat tinggi pemerintahan dan militer.

Peristiwa itu memicu kecaman internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut pembunuhan tersebut sebagai “pelanggaran sinis terhadap seluruh norma moralitas manusia dan hukum internasional.”

Situasi ini semakin memperkeruh stabilitas kawasan Timur Tengah, dengan potensi eskalasi konflik yang masih terbuka lebar di tengah saling balas serangan antara pihak-pihak yang terlibat.