AS Ancam Sanksi Sekunder ke Lembaga Keuangan Global yang Dukung Iran

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Departemen Keuangan Amerika Serikat United States Department of the Treasury pada Selasa (14/4/2026) mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh lembaga keuangan global terkait potensi sanksi sekunder bagi pihak yang dianggap mendukung aktivitas Iran.

Dalam pernyataan resminya melalui platform X, lembaga tersebut menegaskan siap menerapkan “tekanan ekonomi maksimal” untuk mempertahankan kebijakan terhadap Iran.

• Baca juga:

  AS Jatuhkan Sanksi Baru atas Perdagangan Minyak Iran, Targetkan Jaringan Terkait Hizbullah dan IRGC

“Lembaga keuangan harus menyadari bahwa Departemen Keuangan AS akan memanfaatkan seluruh instrumen dan kewenangan yang tersedia serta siap menjatuhkan sanksi sekunder terhadap lembaga keuangan asing yang terus mendukung aktivitas Iran,” demikian pernyataan tersebut.

AS juga menegaskan bahwa izin sementara terkait penjualan minyak Iran yang tertahan di laut akan segera berakhir dalam beberapa hari dan tidak akan diperpanjang. Kebijakan ini merujuk pada pengecualian 30 hari yang diterbitkan pada 20 Maret, yang memungkinkan penjualan sekitar 140 juta barel minyak Iran di laut.

• Baca juga:

  Presiden Meksiko Bantah Klaim Trump soal Kartel Kuasai Negara: Dia Tidak Punya Informasi yang Cukup

Langkah tersebut sebelumnya diberlakukan untuk meredam lonjakan harga energi global di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk konflik yang melibatkan AS dan Israel dengan Iran.

Konflik tersebut memicu gangguan besar pada jalur energi global, termasuk penutupan Selat Hormuz oleh Iran serta serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan Teluk.

• Baca juga:

  Trump Klaim Negara G7 Siap Kirim Pasukan Amankan Selat Hormuz

Sementara itu, perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung intensif dalam beberapa putaran terakhir berakhir tanpa kesepakatan damai.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyebut bahwa pembicaraan kemungkinan akan dilanjutkan di Pakistan dalam waktu dekat, meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua pihak.

Dengan berakhirnya masa pengecualian pada 19 April, pasar global diperkirakan akan menghadapi ketidakpastian baru terkait suplai minyak dan stabilitas harga energi dunia.