DPR AS Batasi Wewenang Trump soal Iran, Isyarat Politik Kian Melemah

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi tekanan politik di dalam negeri setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS meloloskan resolusi yang membatasi kewenangannya dalam melanjutkan opsi militer terhadap Iran.

Resolusi tersebut disahkan dengan hasil pemungutan suara 215 mendukung dan 208 menolak. Aturan itu mewajibkan presiden untuk memperoleh persetujuan DPR sebelum melanjutkan atau memperluas aksi militer terhadap Iran.

Menariknya, sejumlah anggota Partai Republik yang merupakan partai pendukung Trump turut bergabung dengan Partai Demokrat dalam mendukung resolusi tersebut.

• Baca juga:

  Zelenskyy Peringatkan: Putin Bisa Perluas Serangan ke Negara Eropa Lain

Empat legislator Republik, yakni Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Warren Davidson, dan Tom Barrett, disebut berasal dari wilayah yang kerap menjadi penentu hasil pemilu (swing states), dan memilih membelot dari garis partai.

Langkah tersebut dinilai mencerminkan adanya pergeseran politik internal di Partai Republik, terutama terkait kebijakan luar negeri pemerintahan Trump.

• Baca juga:

  DPR AS Batasi Wewenang Trump soal Iran, Isyarat Politik Kian Melemah

Resolusi itu selanjutnya akan dibawa ke Senat, yang juga diperkirakan akan menghadapi perdebatan serupa. Sejumlah senator Republik disebut memiliki catatan berbeda pandangan dengan Trump terkait kebijakan Iran.

Meskipun bersifat tidak mengikat secara langsung dan tidak memerlukan tanda tangan presiden, resolusi ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa dukungan politik terhadap pendekatan militer terhadap Iran mulai terbelah, bahkan di tubuh Partai Republik sendiri.

• Baca juga:

  Demokrat AS Siapkan Gugatan ke Trump jika Perang Iran Berlanjut tanpa Restu Kongres

Sejumlah survei yang dikutip menunjukkan meningkatnya penolakan publik Amerika terhadap kemungkinan perang dengan Iran. Salah satunya adalah survei University of Maryland Critical Issues Poll yang dilakukan pada 15–21 Mei 2026.

Hasil survei tersebut menunjukkan 56 persen responden menilai perang dengan Iran lebih banyak membawa dampak negatif bagi Amerika Serikat, sementara hanya 12 persen yang menilai sebaliknya.

Selain itu, hanya 16 persen responden yang percaya AS telah memenangkan konflik, sementara 38 persen menyatakan sebaliknya.

Sejumlah analis dan lembaga kajian di Amerika Serikat menilai tujuan kebijakan terhadap Iran belum menunjukkan hasil yang jelas. Beberapa laporan media internasional juga menyebut tidak ada capaian signifikan yang berhasil diraih dari strategi militer yang dijalankan.

Seorang analis kebijakan luar negeri, Robert Kagan dari Brookings Institution, bahkan menilai kondisi tersebut menunjukkan posisi AS berada dalam situasi yang sulit secara strategis.

Sementara itu, berbagai pihak juga menyoroti dampak ekonomi dan geopolitik yang lebih luas, termasuk ketidakstabilan pasar energi global serta meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Namun demikian, sebagian pengamat lainnya menilai situasi tersebut masih dinamis dan belum dapat disimpulkan sebagai kemenangan atau kekalahan mutlak salah satu pihak.

Resolusi DPR ini dinilai dapat menjadi sinyal politik penting bagi pemerintahan Trump, terutama menjelang dinamika pemilu sela di Amerika Serikat.

Meski tidak bersifat mengikat, aturan tersebut dapat membatasi ruang gerak eksekutif dalam mengambil keputusan militer sepihak tanpa persetujuan legislatif.

Situasi ini juga memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di internal Partai Republik, yang berpotensi memengaruhi konsolidasi politik di masa mendatang.