Ketegangan Memuncak, Filipina Desak ASEAN Selesaikan Kode Etik Laut China Selatan

ISTANBUL, ARAHKITA.COM - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mendesak para pemimpina negara dan anggota ASEAN untuk mempercepat penerapan kode etik di Laut China Selatan guna meredam ketegangan dan mencegah konflik terbuka di kawasan yang menjadi rebutan berbagai negara, demikian dilaporkan South China Morning Post, Senin (26/5/2025).

“Kami menekankan kebutuhan mendesak untuk mempercepat adopsi kode etik yang mengikat secara hukum di Laut China Selatan. Ini penting untuk menjaga hak-hak maritim, mempromosikan stabilitas, dan mencegah kesalahan perhitungan di laut,” kata Marcos dalam KTT ASEAN ke-46 yang diselenggarakan di Malaysia dikutip Antara.

Kode etik tersebut, yang telah dinegosiasikan antara ASEAN dan China sejak tahun 2002, bertujuan meredakan ketegangan di wilayah Laut China Selatan yang disengketakan dengan menetapkan pedoman perilaku maritim dan mekanisme untuk mengelola krisis.

• Baca juga:

  Xanana Gusmão Harap Suara Timor-Leste Makin Didengar Dunia Usai Resmi Gabung ASEAN

Negosiasi telah terhenti berulang kali selama bertahun-tahun akibat ketegangan yang terus berlangsung terkait sengketa wilayah dan konflik kepentingan nasional.

Pada 2016, pengadilan arbitrase internasional di Den Haag, Belanda, memihak Filipina dalam sengketa maritim melawan China, secara khusus mengenai Laut China Selatan, pengadilan menyimpulkan klaim China tidak memiliki dasar dalam hukum internasional. China menolak keputusan pengadilan tersebut.

• Baca juga:

  Kasus Penembakan di Cengkareng, Bripka CS Dijerat 338 KUHP dan Kode Etik

Beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Filipina, memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan China di wilayah Laut China Selatan yang disengketakan.

• Baca juga:

  MKD Putuskan Sahroni, Nafa, dan Eko Patrio Langgar Etik, Sanksi Nonaktif Diperpanjang