Loading
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berjalan menuju kendaraannya selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Pemerintah Provinsi Aceh mengirim surat permintaan bantuan kepada dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNDP dan UNICEF, untuk mendukung pemulihan pascabencana di wilayah Aceh.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi permintaan tersebut secara singkat saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (15/12/2025) malam, usai Sidang Kabinet Paripurna.
"Nanti kita pelajari," kata Mendagri Tito Karnavian.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menyampaikan bahwa dirinya belum membaca surat yang dikirim Pemerintah Provinsi Aceh.
"Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa," ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA membenarkan pihaknya telah melayangkan surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF.
"Benar (sudah melayangkan surat, red.), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan," kata Muhammad MTA.
Ia menjelaskan, sejauh ini sudah ada puluhan lembaga dan ribuan relawan yang terlibat langsung dalam penanganan bencana di Aceh.
"Setidaknya ada 77 lembaga dan 1.960 relawan masuk Aceh yang turun langsung ke daerah-daerah terdampak bencana, menyalurkan bantuan, dan membantu para pengungsi," kata dia.
Menurutnya, jumlah relawan dan lembaga kemanusiaan berpotensi terus bertambah seiring berjalannya proses tanggap darurat dan pemulihan.
"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh," kata Jubir Pemprov Aceh.
Gubernur Aceh yang dimaksud adalah Muzakir Manaf.
Sebagai informasi, banjir bandang dan longsor melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 November 2025.
Hingga Senin (15/12/2025), total korban jiwa di tiga provinsi tersebut mencapai 1.030 orang, dengan 206 warga masih dinyatakan hilang. Jumlah pengungsi per 15 Desember 2025 tercatat mencapai 608.940 orang.