Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Data Rumah Rusak Pascabencana Sumatera

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat pengumpulan dan penyelarasan data rumah warga yang rusak akibat bencana di wilayah Sumatera.

Tito menilai kecepatan dan akurasi pendataan menjadi kunci agar bantuan dan pembangunan hunian bagi warga terdampak tidak tersendat di meja birokrasi.

“Kita bisa tentukan yang (kategori rusak) ringan dan sedang, (datanya harus) by name by address. Itu (harus) sudah betul-betul clear. Meskipun kita paham namanya bencana yang cukup luas seperti ini, ada yang di gunung-gunung dan lain-lain (pasti sulit). Paling tidak data yang sementara ini, kecepatan ini untuk data baseline dulu,” kata Tito di Jakarta, Senin (29/12/2025).

• Baca juga:

  Kepala Daerah Diminta Bendung Berkembangnya Sel-sel Teroris dan Paham Radikalisme

Instruksi itu disampaikan Tito saat memimpin rapat lanjutan pembahasan pembangunan hunian pascabencana di wilayah Sumatera yang digelar secara daring.

Dalam forum tersebut, Tito menegaskan bahwa negara hanya bisa bergerak cepat jika fondasi datanya kokoh.

• Baca juga:

  Kasus Bupati Alor, Kemendagri Serahkan ke Gubernur NTT

Pemerintah telah menetapkan tiga kategori kerusakan rumah akibat bencana, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, termasuk rumah yang hilang.

Untuk kategori rusak ringan dan sedang, pemerintah menyiapkan bantuan tunai agar warga dapat segera memperbaiki rumah dan kembali menempatinya.

• Baca juga:

  Menteri Tito Karnavian Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2020

Sementara itu, rumah yang masuk kategori rusak berat atau hilang akan ditangani melalui skema hunian sementara dan hunian tetap.

Tito menjelaskan, pembangunan hunian sementara akan dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Daya Anagata Nusantara.

Adapun pembangunan hunian tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Seluruh tahapan itu, menurut Tito, tidak boleh berjalan tanpa kepastian data di lapangan.

Pendataan rumah terdampak juga dilakukan secara paralel oleh BNPB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Seluruh data tersebut akan direkonsiliasi untuk menjadi dasar penyaluran bantuan dan pengambilan keputusan anggaran agar tepat sasaran.

Bagi Tito, bencana tidak hanya meruntuhkan bangunan, tetapi juga menguji kehadiran negara.

Dia menekankan, disiplin data adalah bentuk paling awal dari tanggung jawab pemerintah kepada warganya yang kehilangan tempat tinggal.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.