-
-
-
Loading
Loading
Ditemukan 135 berita yang merupakan hoaks terkait dengan politik (Net)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Jelang Pemilihan Presiden 2019 informasi palsu atau hoaks kembali menyerang dan mengancam kontestasi Pemilu tahun mendatang. Fakta ini dipaparkan Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) yang menyebutkan sudah ada tren peningkatan penyebaran berita hoaks berkonten politik selama beberapa bulan terakhir. "Kami melihat jumlahnya makin meningkat," kata Anita Wahid dalam diskusi bertajuk 'Melawan Hoaks di Tahun Politik', kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya Mafindo mengadakan penelitian terhadap 230 pesan hoaks yang menebar di beragam media-media sosial, sepanjang Juli sampai September 2018. Meski masih seumur jagung, ditemukan sebanyak 135 berita yang merupakan hoaks terkait dengan politik, terutama pemilihan presiden. Artinya sekitar 58,7 persen pesan yang tersiar itu, menyangkut isu politik. Sebagian besar hoaks politik itu dibuat untuk menimbulkan citra negatif calon pasangan presiden dan wakil presiden. Sebagian yang lain dibuat untuk mengangkat citra positif pasangan calon tertentu.
Berkaca pada pemilihan presiden 2014, hoaks telah terbukti meningkatkan rasa kebencian hingga perpecahan di masyarakat. Strategi kampanye yang memanfaatkan hoaks semakin menjauhkan bangsa dari citacitanya untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta adil dan makmur. "Bagaimana kita bisa duduk bareng membicarakan tujuan bersama kalau berantem terus?" kata putri Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tersebut.
Kenyataan ini rupanya menjadi tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang sedari awal telah mendeklarasikan pemilu damai. Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan hoaks. Dari laporan masyarakat itu, Bawaslu akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penindakan. "Bawaslu melakukan kerja sama dengan Facebook, Twitter, YouTube, sehingga apabila terdapat laporan, Bawaslu dapat memberikan kepada platform," ujar dia.
Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'aruf Amin, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partai pendukung dilarang melakukan kampanye negatif terhadap kandidat pasangan lain. Termasuk dilarang berbicara negatif tentang Prabowo dan Sandi. "Hal ini penting karena deklarasi damai tidak boleh disia-siakan oleh ambisi atau godaan kekuasaan semata," kata Hasto.
Sekjen PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa jika tetap ada kampanye hitam, hoaks, dan fitnah dalam Pemilu 2019, hal tersebut sama saja dengan merobek-robek deklarasi kampanye damai. "Tindakan indisipliner tersebut bisa sebagai cermin kegagalan paslon dan tim kampanye," tegasnya.
