Fadli Zon Tegaskan Perlunya Verifikasi Fakta dalam Narasi ‘Perkosaan Massal‘ Mei 1998

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan apresiasinya kepada publik yang semakin peduli terhadap sejarah nasional, khususnya tragedi kerusuhan 13-14 Mei 1998. Dalam pernyataan terbarunya, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan istilah seperti "perkosaan massal" yang hingga kini masih menuai perdebatan.

Fadli menyebut bahwa hingga saat ini belum ada data yang secara konklusif membuktikan bahwa kekerasan seksual dalam kerusuhan tersebut terjadi secara massal. Ia merujuk pada laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang tidak menyertakan bukti rinci seperti nama korban, waktu, lokasi, atau pelaku secara jelas.

“Saya mengecam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik di masa lalu maupun yang masih terjadi saat ini. Tapi dalam konteks sejarah, penting bagi kita untuk bersandar pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik,” ujar Fadli dalam pernyataan resmi, Senin (16/6/2025).

• Baca juga:

  Begini Komentar Fadli Zon terkait Tanda Kehormatan yang Diterima dari Presiden

Menurutnya, istilah "massal" dalam kasus ini harus dikaji dengan cermat, mengingat implikasi serius terhadap citra bangsa. Fadli mengingatkan bahwa sejarah bukan hanya rekaman peristiwa, tetapi juga tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan dengan fakta, bukan asumsi.

Narasi Perempuan Tak Dihilangkan dari Buku Sejarah

• Baca juga:

  Fadli Zon Tegaskan Perlunya Verifikasi Fakta dalam Narasi ‘Perkosaan Massal‘ Mei 1998

Menanggapi isu penghilangan peran perempuan dalam buku Sejarah Indonesia terbaru, Fadli membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa narasi perempuan justru diperkuat, termasuk dalam konteks gerakan emansipasi, kontribusi perempuan dalam diplomasi dan militer, hingga isu kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Materi sejarah tersebut, kata Fadli, telah disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memperhatikan dinamika sosial dari masa ke masa. Peran perempuan tidak hanya diakui, tetapi juga ditempatkan sebagai elemen penting dalam pembangunan bangsa.

• Baca juga:

  Indonesia Ajukan Tiga Warisan Budaya Takbenda pada UNESCO

Ajak Publik Berdialog Soal Sejarah

Fadli juga menyatakan kesiapan pemerintah untuk membuka ruang dialog publik yang lebih luas. Ia mengajak akademisi, aktivis perempuan, dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam diskusi terbuka demi membentuk narasi sejarah yang reflektif dan inklusif.

“Sejarah bukan sekadar masa lalu, tetapi ruang pembelajaran untuk masa kini dan masa depan. Mari jadikan ini kesempatan untuk membangun empati dan pemahaman bersama,” tutup Fadli.