Pemerintah Buka Blokir Anggaran Rp129 Triliun untuk 99 Kementerian dan Lembaga

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Pemerintah telah membuka blokir anggaran sebesar Rp129 triliun untuk 99 kementerian dan lembaga (K/L) menyusul berakhirnya masa efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Langkah ini diambil guna mempercepat realisasi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah membuka blokir. Kalau angkanya sebesar Rp129 triliun sampai saat ini,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta, Selasa (17/6).

Menurut Luky, anggaran yang dibuka difokuskan untuk kebutuhan belanja pegawai dan operasional, terutama bagi kementerian/lembaga yang baru terbentuk dalam kabinet saat ini.

• Baca juga:

  Kemenkeu Telah Buka Blokir Anggaran K/L Rp168,5 Triliun untuk Dukung Program Prioritas

Selain itu, dana juga dialokasikan untuk mendukung prioritas nasional seperti sektor pendidikan, pertanian, dan pembangunan infrastruktur.

• Baca juga:

  Menkeu Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Masuk Postur APBN 2025

“Kami mendukung sesuai dengan arahan Presiden Prabowo,” ujar Luky.

Seperti diketahui, pelaksanaan program efisiensi pemerintah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025 telah diselesaikan pada 7 Maret 2025. Inpres mengarahkan agar anggaran K/L diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

• Baca juga:

  Pemerintah Buka Peluang Tambah Dana SAL di Bank Himbara, BRI dan BNI Jadi Prioritas

Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta izin Presiden untuk memfokuskan kembali, merelokasi, membuka blokir anggaran, dan berbagai langkah lainnya agar belanja K/L bisa lebih tajam sesuai dengan prioritas pemerintah.

Seiring dengan pembukaan blokir anggaran, belanja K/L mulai terakselerasi. Per 31 Mei 2025, penyaluran belanja negara terakselerasi pada Mei 2025, dengan realisasi Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun.

Meski nilai realisasi masih jauh dari target, mempertimbangkan paruh pertama tahun hampir berlalu, namun nilai itu meningkat sekitar Rp200 triliun dari realisasi April sebesar Rp806, 2 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) tersalurkan sebesar Rp694,2 triliun (25,7 persen dari target), yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L Rp368,5 triliun.