Dasco Usulkan Operasi Militer Jika Diplomasi Gagal Bebaskan WNI yang Ditahan di Myanmar

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) jika upaya diplomatik untuk membebaskan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Myanmar tidak membuahkan hasil.

"Operasi militer di luar perang itu dijamin dalam Undang-Undang TNI yang baru," ujar Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 Ayat 2 huruf b angka 16 menyatakan bahwa TNI dapat dilibatkan untuk melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

• Baca juga:

  Wakil Ketua DPR RI Dukung Kegiatan Orientasi Wartawan PWI Jaya

Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa jalur diplomasi tetap menjadi prioritas utama DPR. Namun, menurutnya, keselamatan warga negara harus dijaga dengan segala daya dan upaya.

"Apabila diplomasi gagal, kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi operasi militer selain perang," katanya.

• Baca juga:

  Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Buruh Bahas Aturan Turunan UU Ciptaker

Senada dengan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menyelamatkan WNI tersebut. Menurutnya, pemerintah wajib melindungi warga negaranya di luar negeri.

"Sudah menjadi kewajiban pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan WNI dengan langkah apa pun yang memungkinkan," kata Puan dikutip Antara.

• Baca juga:

  Gelar Pahlawan untuk Soeharto? Ketua DPR Minta Ada Kajian Terlebih Dahulu

Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia (WNI), yang ditangkap di Myanmar atas tuduhan mendukung gerakan oposisi bersenjata di negara itu, dan telah divonis tujuh tahun penjara, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

WNI berinisial AP itu diketahui ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024 dan didakwa melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme, UU Keimigrasian, dan UU Perkumpulan yang Melanggar Hukum (Unlawful Associations Act).

"Setelah melalui proses pengadilan, AP divonis tujuh tahun penjara,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha, Selasa (1/7).

Judha mengatakan bahwa AP, yang juga seorang selebgram (selebritas di Instagram), saat ini mendekam di Penjara Insein di Yangon, Myanmar.