Prabowo Usul Universitas Buka Program Studi ‘Serakahnomics‘ untuk Bahas Ekonomi yang Menyimpang

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan agar perguruan tinggi di Indonesia membuka program studi baru yang ia sebut sebagai serakahnomics. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan praktik ekonomi yang dinilai menyimpang dan merugikan rakyat banyak.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Rabu malam (23/7/2025). Ia menyebut istilah serakahnomics sebagai bentuk kritik terhadap sistem ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.

"Ini bukan mazhab neolib, bukan mazhab pasar bebas, bukan mazhab kapitalisme. Ini mazhab baru: serakahnomics," ujar Presiden. "Tolong teman-teman kita di universitas, yang pintar-pintar itu, buka bidang studi serakahnomics."

• Baca juga:

  Struktur Polri Bisa Dirombak? Yusril Sebut Ada Usulan Polri di Bawah Kementerian

Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Akar Ekonomi Berkeadilan

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengandung prinsip fundamental untuk menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, tujuan negara seharusnya bukan sekadar demokrasi prosedural, tetapi memastikan seluruh rakyat hidup aman, tidak miskin, dan terpenuhi kebutuhannya.

• Baca juga:

  Prabowo Usul Universitas Buka Program Studi ‘Serakahnomics‘ untuk Bahas Ekonomi yang Menyimpang

Ia menyoroti khususnya ayat 1 Pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Konsep ini, menurut Prabowo, sangat berbeda dengan pendekatan ekonomi neoliberal yang cenderung mengutamakan kebebasan pasar dan membiarkan kekayaan terpusat di segelintir pihak.

"Katanya nanti kekayaan itu menetes ke bawah. Tapi kenyataannya? Menetesnya lama sekali. Bisa 200 tahun, keburu kita semua sudah mati," ujarnya disambut tawa hadirin.

Serakahnomics: Kritik terhadap Ketimpangan Ekonomi

Presiden juga menyinggung bagaimana sistem ekonomi yang serakah bisa menyebabkan kejanggalan seperti kelangkaan minyak goreng di Indonesia, padahal Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Fenomena inilah yang mendorongnya mencetuskan istilah serakahnomics. Ia menganggap fenomena seperti ini sebagai bentuk pengabaian terhadap kepentingan rakyat dan semestinya menjadi objek kajian akademik yang serius.

"Kita produsen kelapa sawit terbesar, tapi rakyat kita susah beli minyak goreng. Itu namanya kurang ajar. Itu perlu ilmu baru: serakahnomics," tegasnya dikutip Antara.

Prabowo juga mengingatkan bahwa ayat 2 Pasal 33 menegaskan pentingnya penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang vital bagi kehidupan masyarakat. Menurutnya, prinsip ini harus dihidupkan kembali untuk memastikan kekayaan negara dikelola demi kesejahteraan bersama.