Gubernur Pram tak Akan Lindungi Oknum BUMD yang Terlibat Kasus Beras Oplosan

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti bersalah dalam kasus beras oplosan yang menyeret salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berinisial FS.

Pernyataan tegas itu disampaikan Pramono saat menghadiri kegiatan di kawasan Jakarta Utara, Kamis (xx/07/2025). Ia menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum yang tengah ditangani oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Kalau memang ada kesalahan, apalagi dilakukan dengan sengaja, maka tidak ada alasan untuk memberikan perlindungan. Kami harus bersikap terbuka karena transparansi itu penting," ujarnya.

• Baca juga:

  Hadapi ‘La Nina’ Jakarta Siapkan Tiga Kata Kunci

Pengawasan Ketat terhadap Subsidi Pangan

Selain menanggapi isu beras oplosan, Pramono juga menyoroti sejumlah persoalan lain di lapangan, khususnya terkait program subsidi pangan. Ia mengakui masih terdapat kendala teknis dan indikasi praktik tidak sehat yang merugikan warga penerima manfaat.

• Baca juga:

  Minta Tepati Janji, Warga Penggusuran Sunter Agung: Kami Semua Pendukung Anies, tapi Kenapa Digusur?

“Banyak warga yang sudah antre sejak pagi namun belum tentu mendapatkan beras subsidi. Kadang diberitahu stok habis, atau harus menunggu sampai sore. Bahkan ada yang diminta kembali keesokan harinya. Ini jelas menunjukkan ada masalah, dan kami tidak menutup mata," tegasnya.

Pemprov DKI, lanjut Pramono, akan terus memperkuat sistem pengawasan, termasuk pada program bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan distribusi pangan bersubsidi.

• Baca juga:

  Terima Tim Ekspedisi Garuda Muda, Sandiaga Mengaku Terkesan Semangat Anak Muda

Minta Kementan Bersikap Transparan

Terkait dugaan keterlibatan BUMD FS dalam praktik pengoplosan beras, Pramono menyebut dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pertanian sebelum tiba di Jakarta.

“Saya sudah sampaikan, apapun temuan dan arahan dari kementerian harus disampaikan secara terbuka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Langkah transparan dan tegas dari pemerintah, menurut Pramono, penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menindak tegas oknum yang menyalahgunakan kewenangan dalam program ketahanan pangan.