60 Persen Bencana Sepekan Terakhir Didominasi Karhutla, Ini Langkah BNPB

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa dalam sepekan terakhir (27 Juli–3 Agustus 2025), sekitar 60 persen bencana di Indonesia didominasi oleh kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Fenomena ini menunjukkan pergeseran dominasi jenis bencana, dari yang sebelumnya didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, kini bergeser ke karhutla, terutama di sejumlah wilayah rawan seperti Provinsi Riau dan Kalimantan Barat.

"Presiden telah menggelar rapat terbatas bersama kementerian terkait untuk mempercepat penanganan karhutla. Ini menjadi atensi serius pemerintah pusat," ujar Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dalam siaran daring Disaster Briefing, Senin (4/8/2025).

• Baca juga:

  Sepekan Terakhir Investasi Asing Masuk RI Capai Rp12,03 Triliun

Karhutla Tak Lagi Terbatas di Enam Provinsi

Abdul menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, penanganan karhutla terfokus di enam provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Namun, pada musim kemarau 2025, wilayah terdampak meluas ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

“Perluasan wilayah ini terjadi karena peningkatan potensi kebakaran seiring puncak musim kemarau yang berlangsung sejak Mei hingga awal September,” katanya.

Hampir 9 Ribu Hektare Lahan Terbakar

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga 1 Agustus 2025 mencatat, total area lahan yang terbakar mencapai sekitar 8.955 hektare. Dari angka tersebut, lebih dari 80 persen merupakan lahan gambut, yang cenderung lebih sulit dipadamkan dan menghasilkan polusi udara berbahaya.

Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas lahan terbakar terbesar, yaitu sekitar 1.149 hektare, disusul oleh Riau (751 hektare), Sumatera Barat (511 hektare), Sumatera Utara (309 hektare), Kalimantan Tengah (146 hektare), serta Jambi dan Sumatera Selatan masing-masing dengan 43 hektare.

BNPB Kerahkan Helikopter Patroli dan Water Bombing

Untuk menangani kondisi darurat ini, BNPB telah mengaktifkan tim satgas gabungan yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta KLHK. Dukungan logistik dan alat pemadaman juga terus dimobilisasi.

Sebanyak dua unit helikopter patroli tipe AS365N3 dan Bell 206 telah diterbangkan untuk memantau titik api dari udara, mencatat total jam terbang 251 jam 54 menit. Sementara itu, lima helikopter water bombing—termasuk Sikorsky Blackhawk UH60, Mi-8 AMT, dan Kamov—telah dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi yang sulit dijangkau darat. Total jam terbang untuk operasi water bombing sejak April mencapai 241 jam 40 menit.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman. Pencegahan adalah kunci, termasuk melalui edukasi masyarakat dan penegakan hukum bagi pelaku pembakaran,” tegas Abdul dikutip Antara.