88 Guru Besar Desak Presiden Prabowo Tegakkan Supremasi Hukum dan Berantas Korupsi

BANDA ACEH, ARAHKITA.COM – Sebanyak 88 guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam Forum Guru Besar Insan Cita menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas dalam menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan memperkuat demokrasi.

Seruan ini disampaikan dalam pernyataan terbuka, salah satunya oleh Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Prof Ahmad Humam Hamid, pada Selasa (2/9/2025).

“Penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi adalah tiga pilar utama untuk menarik Indonesia keluar dari situasi genting ini,” tegas Prof Humam.

• Baca juga:

  Ketua KPK Sebut Kortastipidkor Bukti Polri Serius Berantas Korupsi

88 Guru Besar Bergabung dalam Forum Insan Cita

Forum ini dihimpun oleh 88 guru besar lintas kampus di seluruh Indonesia. Dari Aceh, selain Prof Humam, ada juga Prof Syamsul Rijal dari UIN Ar-Raniry. Nama-nama lain yang terlibat antara lain Prof Mahfud MD, Prof Didik J. Rachbini, Prof Siti Zuhro, Prof Al Makin, serta Prof Yudhi Chrisnadi.

Mereka menilai tahun 2025 sebagai momentum kritis: di usia ke-80 tahun Republik Indonesia, bangsa ini tengah menghadapi krisis multidimensi—ekonomi, politik, sosial, dan legitimasi.

Desakan untuk Reformasi dan Kebijakan Nyata

Forum Guru Besar Insan Cita menyampaikan sejumlah poin penting, di antaranya:

Menghentikan kekerasan baik oleh aparat maupun massa, serta menjamin ruang kebebasan berpendapat.

Reformasi menyeluruh di tubuh Polri, termasuk mengganti pucuk pimpinan dengan figur demokratis dan kredibel.

Reshuffle kabinet, mengganti pejabat yang kehilangan legitimasi publik.

Tindak tegas anggota DPR yang memicu kemarahan masyarakat.

Akselerasi pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, serta mengembalikan KPK ke posisi independen seperti sebelum 2019.

Cabut UU Cipta Kerja dan buka lapangan kerja inklusif untuk mengatasi pengangguran.

Revisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran, terutama bagi anak-anak di wilayah 3T dan daerah rawan stunting.

Selain itu, mereka juga menekankan perlunya reformasi birokrasi, audit menyeluruh terhadap regulasi yang merugikan rakyat, penguatan lembaga pengawasan publik, serta kebijakan edukasi dan ketenagakerjaan yang berpihak pada generasi muda demi menyongsong bonus demografi.

Panggilan Moral untuk Selamatkan Demokrasi

Prof Humam menegaskan bahwa pernyataan ini bukan sekadar teks formal, melainkan panggilan moral, akademik, dan nasionalis. Menurutnya, demokrasi Indonesia kini berada di persimpangan.

“DPR harus memberi teladan hidup sederhana, menahan fasilitas berlebihan, serta menjalankan tugas dengan etika dan tanggung jawab. Presiden bersama DPR RI wajib menjawab seruan ini dengan kebijakan nyata, bukan sekadar wacana,” ujarnya.

Forum Guru Besar Insan Cita menutup seruannya dengan menegaskan bahwa keutuhan NKRI, keadilan sosial, dan demokrasi sejati tidak boleh ditunda lagi.