Tokoh Agama dan Masyarakat Desak Pemerintah Serius Dengar ‘17+8 Tuntutan Rakyat‘

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Sejumlah tokoh agama dan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyerukan agar pemerintah lebih peka terhadap kritik publik. Mereka menilai, masukan dari masyarakat dan para tokoh seharusnya menjadi dasar perubahan kebijakan, termasuk aspirasi yang belakangan ramai diperbincangkan lewat “17+8 Tuntutan Rakyat”.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/9/2025), Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Qothrunnada Wahid menyampaikan apresiasi terhadap gerakan yang digagas terutama oleh generasi muda di media sosial. Menurutnya, dinamika organik yang tumbuh dari dunia maya sudah lama menjadi ruang kritik yang tidak bisa diabaikan.

“Kalau pemerintah dan penyelenggara negara tidak belajar dari dua kali momentum besar yang digerakkan oleh media sosial, itu berarti persoalannya sangat serius,” tegas Alissa.

Alissa menambahkan, sejumlah poin dalam “17+8 Tuntutan Rakyat” sejalan dengan sikap GNB, seperti penolakan terhadap kriminalisasi demonstran, larangan tindakan represif aparat, hingga dorongan penghapusan fasilitas dan tunjangan pejabat publik yang dinilai berlebihan dan membebani keuangan negara.

Senada, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo juga mengingatkan pemerintah agar tidak menyaring aspirasi rakyat hanya pada hal-hal yang menyenangkan telinga. Menurutnya, kritik yang datang dari pihak independen seperti akademisi, tokoh agama, maupun masyarakat sipil patut diperhitungkan dengan sungguh-sungguh.

“Tolonglah itu didengar, dipertimbangkan, dan dipikirkan bersama dengan melibatkan tokoh-tokoh yang tidak punya kepentingan selain untuk kebaikan negeri ini,” ujar Kardinal Suharyo dikutip Antara.

Desakan GNB ini muncul setelah gelombang unjuk rasa di berbagai daerah Indonesia sejak 25 Agustus lalu. Demonstrasi terkait kenaikan tunjangan anggota DPR itu memakan korban jiwa, termasuk seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan yang meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan taktis milik aparat. Aksi tersebut juga memicu kerusakan fasilitas umum dan semakin banyaknya korban luka.