Posisi Indonesia Kian Diperhitungkan dalam Solusi Damai Palestina

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pengamat Hubungan Internasional dan Terorisme, Robi Sugara, menilai pencantuman foto Presiden RI Prabowo Subianto dalam baliho raksasa Abraham Shield di Israel bukan sekadar pajangan, melainkan simbol kuat yang mencerminkan peran Indonesia dalam diplomasi global, khususnya terkait isu Palestina.

Menurut Robi, keberadaan foto Prabowo sejajar dengan Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serta tokoh dunia lainnya menunjukkan bahwa Indonesia kini dianggap sebagai aktor penting dalam upaya mendorong solusi dua negara (two state solution) bagi Palestina dan Israel.

“Gambar itu bukan hanya representasi visual, tapi sinyal bahwa Prabowo ikut diperhitungkan dalam menciptakan jalan keluar damai,” ujar Robi di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Dampak Pidato Prabowo di PBB

Robi yang juga Kepala Program Studi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menilai, sorotan dunia terhadap Indonesia tak lepas dari pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025.

Dalam pidato tersebut, Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sekaligus menekankan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina.

“Pidato itu memberi pesan jelas kepada Amerika Serikat dan dunia, bahwa Indonesia siap berada di garis depan dalam perjuangan solusi damai Palestina,” tambah Robi.

Konsekuensi Diplomasi Bebas AktifRobi menegaskan, dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sejalan dengan mayoritas komunitas global. Namun, langkah ini juga berpotensi memicu kontroversi di dalam negeri, terutama terkait kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik resmi dan pendirian kedutaan besar.

“Hal ini bisa menimbulkan tantangan serius di kalangan masyarakat Muslim Indonesia yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu Palestina,” jelasnya.

Kelemahan Sistem Hukum Internasional

Selain itu, Robi menyoroti lemahnya penegakan hukum internasional dalam menghadapi Israel. Ia menilai Dewan Keamanan PBB kerap lumpuh akibat penggunaan hak veto oleh negara-negara besar.

“Masalah seriusnya ada di lima negara pemegang hak veto. Mekanisme itu sering kali justru melanggar prinsip keadilan sosial dan hukum internasional,” tegas Robi.

Momentum Baru Dukungan Dunia

Meski begitu, Robi menilai sidang Majelis Umum PBB kali ini menghadirkan momentum baru. Dukungan mayoritas negara, termasuk Inggris dan Prancis yang sebelumnya cenderung abstain, kini beralih mendukung kemerdekaan Palestina.

“Pergeseran sikap Eropa ini adalah momentum penting. Komunitas internasional harus segera menindaklanjutinya dengan langkah nyata,” kata Robi.

Langkah Konkret untuk Perdamaian Palestina

Robi menekankan tiga langkah utama yang perlu dilakukan dunia internasional:

• Membuka blokade Gaza demi kelancaran misi kemanusiaan.
• Mendesak gencatan senjata permanen serta pemulihan hak-hak warga Palestina.
• Membentuk pasukan penjaga perdamaian internasional untuk menjamin stabilitas Palestina pasca-kemerdekaan.

“Tanpa gencatan senjata dan keadilan, perundingan damai hanya akan menjadi retorika,” pungkas Robi dilansir Antara.