Prabowo Minta Biaya Haji Turun dan Waktu Tunggu Dipercepat Jadi 26 Tahun

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Presiden Prabowo Subianto, meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk terus menekan biaya haji sekaligus mempercepat waktu tunggu keberangkatan jamaah Indonesia hingga hanya 26 tahun.

Permintaan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin, dalam rangka satu tahun masa pemerintahannya. Ia menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi agar biaya haji bisa semakin terjangkau bagi masyarakat.

“Menteri Haji sedang berada di Arab Saudi. Saya minta biaya haji harus terus turun. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya.

• Baca juga:

  Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di Jakarta

Selain menekan biaya, Prabowo juga menargetkan percepatan waktu tunggu haji yang saat ini rata-rata mencapai 40 tahun, agar bisa dipangkas menjadi hanya 26 tahun. Presiden optimistis target tersebut bisa tercapai karena pemerintah telah membentuk Kementerian Haji dan Umrah, yang sebelumnya masih berbentuk badan.

Menurut Prabowo, pembentukan kementerian ini merupakan tindak lanjut dari permintaan resmi Pemerintah Arab Saudi agar urusan haji ditangani langsung oleh pejabat setingkat menteri.

• Baca juga:

  Pascapembatalan Ibadah Haji, Kemenag Jelaskan Prosedur Penarikan Biaya Haji

“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan Pemerintah Arab Saudi. Mereka ingin berurusan dengan pejabat setingkat menteri, bukan kepala badan. Jadi, kita menyesuaikan,” kata Presiden dikutip Antara.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya mengubah undang-undang yang memungkinkan negara asing membeli lahan di Tanah Suci.

• Baca juga:

  Komisi VIII Targetkan Biaya Haji Bisa Diputuskan pada 11 April

Langkah ini membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun Kampung Indonesia di Kota Mekah, hasil dari pendekatan diplomatik yang terus dilakukan pemerintah. Beberapa lahan strategis bahkan sudah ditawarkan oleh otoritas Saudi, termasuk yang berlokasi dekat dengan Masjidil Haram.

Namun, pembelian lahan tersebut harus melalui proses lelang terbuka bersama sekitar 90 entitas lain yang juga berminat.

“Saya diberi tahu bahwa lelang ditutup pada 30 Oktober, dan ada sekitar 90 entitas lain yang ikut bidding lahan yang kita inginkan. Mudah-mudahan Menteri Agama nanti bisa pimpin doa khusus,” ujar Prabowo sambil tersenyum.

Pemerintah berharap keberadaan Kementerian Haji dan Umrah dapat memperkuat kerja sama dengan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mempercepat pelayanan kepada jutaan calon jamaah haji Indonesia yang masih menunggu giliran berangkat.