-
-
-
Loading
Loading
Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama pimpinan DPRA, Sekda Aceh, dan Kapolda Aceh saat mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana Aceh, di Banda Aceh, Kamis (27/11/2025). ANTARA/Rahmat Fajri
BANDA ACEH, ARAHKITA.COM – Pemerintah Aceh resmi menetapkan status tanggap darurat bencana usai banjir dan longsor menghantam hampir seluruh wilayah provinsi. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyusul meningkatnya dampak bencana hidrometeorologi dalam beberapa hari terakhir.
"Dengan ini saya menetapkan Aceh dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi," ujar Mualem, Kamis (27/11/2025), usai menghadiri rapat paripurna penetapan Qanun APBA 2025 di Gedung DPR Aceh.
Penetapan ini berlaku 14 hari, dimulai 28 November hingga 11 Desember 2025. Pemerintah berharap status darurat ini dapat mempercepat upaya penanganan, mulai dari distribusi logistik, evakuasi warga, hingga koordinasi lintas lembaga.
Mualem menegaskan bahwa bantuan sudah mulai disalurkan ke sejumlah daerah terdampak, namun kondisi di lapangan semakin kompleks sehingga membutuhkan percepatan penanganan. "SKPA terkait sudah bergerak, tetapi akses menuju daerah terdampak makin sulit," jelasnya.
Sejumlah infrastruktur ikut terdampak, termasuk putusnya jembatan di jalur nasional Banda Aceh–Medan, yang menyebabkan pengiriman bantuan terhambat. Untuk mengatasi keterbatasan akses darat, Gubernur meminta dukungan tambahan armada udara.
"Kami berharap Kapolda Aceh dapat menyediakan helikopter untuk meninjau wilayah yang terisolasi banjir," tambahnya dikutip Antara.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), banjir telah merendam 20 dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Selain merusak rumah warga dan akses jalan, longsor juga menyebabkan kelistrikan padam akibat robohnya tiang transmisi serta menenggelamkan area pertanian.
Musibah ini tercatat menelan 13 korban jiwa, menjadikannya salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang terjadi di Aceh sepanjang tahun ini.
