Selasa, 30 Desember 2025

Presiden Prabowo: Tak Ada Ruang untuk Penyelewengan dalam Penanganan Bencana


  • Senin, 08 Desember 2025 | 11:30
  • | News
 Presiden Prabowo: Tak Ada Ruang untuk Penyelewengan dalam Penanganan Bencana Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh yang berlokasi di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam. ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan penanganan bencana di Sumatra bebas dari praktik penyelewengan. Dalam rapat terbatas di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam, ia mengingatkan seluruh pejabat mulai dari menteri, kepala daerah, hingga aparat teknis agar tidak memanfaatkan situasi genting untuk mencari keuntungan pribadi.

Prabowo mengatakan bahwa rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merupakan pengingat penting bahwa kekayaan negara harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, setiap rupiah yang dimiliki pemerintah sangat dibutuhkan untuk memulihkan kondisi masyarakat di wilayah terdampak.

“Kita butuh seluruh kemampuan yang ada. Tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada penyelewengan. Setiap uang negara harus digunakan untuk membantu rakyat,” ujar Prabowo melalui siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden juga meminta semua menteri dan kepala daerah untuk memeriksa jajarannya, terutama pada proyek-proyek yang berada dalam wilayah tanggung jawab mereka. Ia menegaskan akan bersikap keras terhadap siapa pun yang mencoba memanfaatkan bencana demi kepentingan pribadi.

“Saya tidak mau ada pihak yang cari untung di tengah penderitaan rakyat. Kalau ada yang nakal, segera tindak,” tegasnya dikutip Antara.

Instruksi serupa juga ditujukan kepada Kapolri dan seluruh aparat penegak hukum agar meningkatkan pengawasan. Prabowo meminta agar setiap indikasi manipulasi harga, mark-up, atau penyalahgunaan kewenangan dicatat dan diberi sanksi tegas.

Setelah melakukan peninjauan langsung di sejumlah titik terdampak, Prabowo memimpin rapat mengenai penanganan dan pemulihan bencana. Ia menerima laporan tentang kerusakan lahan pertanian dalam skala besar yang berpotensi mengganggu produksi pangan, serta beberapa bendungan yang jebol dan memengaruhi sistem irigasi masyarakat.

Presiden mengakui bahwa masih ada tantangan di beberapa lokasi, terutama terkait kondisi alam yang tidak bisa diprediksi. Namun, pemerintah akan memastikan proses penanganan dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan demi mempercepat pemulihan kehidupan warga.

Editor : Farida Denura

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

News Terbaru