Indeks HAM Indonesia 2025 di Angka 3 dari 7, SETARA Institute Beri Peringatan Serius

JAKARTA, ARAHKITA.COM — SETARA Institute merilis Indeks HAM 2025 Indonesia dengan skor nasional 3 dari skala 7, hasil evaluasi atas 50 sub-indikator yang mencakup hak sipil-politik (sipol) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Penilaian ini dirilis bertepatan dengan Hari HAM Internasional 2025.

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan menjelaskan bahwa skala 1 mencerminkan kondisi HAM paling buruk, sementara angka 7 menandakan capaian paling baik. “Skor rata-rata nasional tahun ini berada di angka 3,0, turun 0,1 poin dibandingkan 2024,” ujar Halili.

Hak Sipil Masih Lemah, Hak Ekosob Sedikit Lebih Baik

• Baca juga:

  Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, Hendardi: Prabowo Menanggung Beban Politik Baru

Dalam laporan tersebut, hak ekosob mencatat skor 3,2, sementara hak sipol tertahan pada angka 2,8. SETARA menilai rendahnya skor sipol menjadi sinyal kuat agar pemerintah segera memperbaiki pemenuhan hak dasar warga.

Halili menyebut, skor lebih tinggi pada hak ekosob turut dipengaruhi dorongan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sehingga kementerian terkait dituntut mempercepat kebijakan pemajuan HAM di sektor sosial-ekonomi.

• Baca juga:

  Indeks HAM Indonesia 2025 di Angka 3 dari 7, SETARA Institute Beri Peringatan Serius

Kebebasan Berekspresi Paling Mengkhawatirkan

Indikator kebebasan berekspresi hanya mencatat skor 1,0, menjadi salah satu catatan paling kritis. SETARA mencatat masih kuatnya pembatasan ruang sipil, seperti:

• Baca juga:

  Indeks HAM Indonesia 2025 di Angka 3 dari 7, SETARA Institute Beri Peringatan Serius

• represi demonstrasi,
• intimidasi terhadap jurnalis,
• kriminalisasi berbasis UU ITE,
• serta intervensi terhadap kebebasan akademik.

“Situasi ini menunjukkan kualitas kebebasan berekspresi belum mengalami perbaikan signifikan,” ujar Halili.

Keadilan, Partisipasi Politik, dan Langkah Progresif MK

Indikator hak atas keadilan mencatat skor 3,1, menandakan kebutuhan dorongan lebih dalam penegakan hukum.

Di sisi lain, indikator hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan mencatat skor 3,0. SETARA menilai ada kemajuan, terutama setelah Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Putusan ini dianggap membuka ruang lebih luas bagi demokrasi tanpa dominasi partai besar.

Putusan MK lain, Nomor 169/PUU-XXII/2024, juga diapresiasi karena memperkuat keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan DPR.

Pendidikan Jadi Sektor Terkuat dalam Ekosob

• Pada variabel ekosob, hak atas pendidikan menjadi indikator dengan nilai tertinggi, yakni 4,3. Hal ini didorong oleh:
• Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang menegaskan negara wajib menjamin biaya pendidikan dasar;
• Kenaikan tunjangan guru melalui Perpres 79/2025 dan PMA 4/2025;
• Program KIP Kuliah yang terus diperluas untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi.

Kesehatan, Pekerjaan, dan Hak Atas Tanah Masih Jadi PR

• Hak atas kesehatan memperoleh skor 3,6, mengindikasikan kebutuhan peningkatan layanan dan jaminan lingkungan hidup yang sehat.
• Hak atas pekerjaan meraih 3,4, menunjukkan negara masih harus memperkuat pemenuhan hak pekerja.
• Hak atas tanah kembali menjadi indikator terendah dengan skor 1,6, mengulang catatan buruk tahun sebelumnya.

SETARA Minta Pemerintah Perkuat Politik Pemajuan HAM

Berdasarkan temuan tersebut, SETARA Institute mendorong pemerintahan Presiden Prabowo untuk:

• mempercepat pengesahan regulasi yang progresif, dan
• meninjau ulang kebijakan yang kontraproduktif dengan HAM.

“Upaya ini diperlukan agar pelanggaran HAM tidak terulang dan arah pemajuan HAM semakin jelas,” kata Halili.