Anggota DPR Minta Kewaspadaan Bencana Ditingkatkan, BMKG Ungkap 14 Zona Megathrust

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sandi Fitrian Noor, mengingatkan pentingnya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana secara nasional. Ia menilai, ancaman bencana saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi 14 zona merah megathrust di Indonesia.

Selain potensi gempa besar yang bisa memicu tsunami, BMKG juga mencatat adanya peringatan cuaca ekstrem yang berpeluang berlangsung hingga Januari 2025. Menurut Sandi, data tersebut seharusnya menjadi dasar perencanaan mitigasi yang lebih matang, bukan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

“Informasi dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, tetapi menjadi alarm agar kita lebih siap,” ujar Sandi di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

• Baca juga:

  14 Kabupaten Persiapkan Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana

Ia menjelaskan, Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), tempat bertemunya tiga lempeng tektonik utama dunia. Kondisi ini membuat Indonesia rawan mengalami gempa bumi besar yang berpotensi memicu tsunami, terutama di wilayah pesisir.

Menurutnya, ancaman tersebut semakin kompleks karena terjadi bersamaan dengan dampak perubahan iklim. Cuaca ekstrem meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat, infrastruktur, dan ketahanan ekonomi.

Sandi menilai, dengan lebih dari 13 ribu pulau dan garis pantai yang panjang, Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah mitigasi yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat di tingkat paling bawah.

Ia mendorong agar sosialisasi zona megathrust, peta risiko bencana, dan jalur evakuasi dilakukan secara masif hingga ke tingkat RT dan RW. Edukasi ini dinilai krusial agar masyarakat memahami langkah penyelamatan diri saat bencana terjadi.

“Pengetahuan adalah tameng terbaik. Masyarakat perlu memahami protokol ‘lari, jauh, dan tinggi’ jika terjadi gempa besar di wilayah pesisir,” katanya dikutip Antara.

Selain edukasi, Sandi juga menyoroti pentingnya penguatan sistem peringatan dini. Ia meminta pemerintah memastikan seluruh alat sensor gempa dan cuaca berfungsi optimal, disertai dengan simulasi evakuasi rutin agar masyarakat terbiasa menghadapi situasi darurat.

Tak kalah penting, ia menekankan penegakan hukum dalam tata ruang. Pemerintah diminta konsisten menerapkan moratorium pembangunan di zona sempadan pantai dan wilayah rawan longsor demi mengurangi risiko korban jiwa.

“Kesiapsiagaan adalah bentuk kepedulian nyata terhadap diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Informasi dari BMKG harus menjadi momentum untuk memperkuat ketangguhan Indonesia menghadapi bencana,” tutupnya.