Anggaran Bencana Aceh Dipastikan Tak Dipotong, DPR dan Pemerintah Koordinasi Langsung

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Anggaran untuk penanganan bencana di Aceh dipastikan tidak akan dipotong pada tahun 2026. Hal ini terungkap saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menghadiri rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (11/1/2026).

Dasco sempat menelpon Presiden Prabowo Subianto dan menghubungkan langsung teleponnya ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memastikan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) bagi sejumlah wilayah terdampak bencana tetap penuh seperti tahun sebelumnya.

“Jadi jelas, untuk tahun ini anggaran anda akan penuh seperti tahun lalu, nggak akan dipotong,” ujar Purbaya setelah mendengar arahan Presiden Prabowo melalui sambungan telepon Dasco, seperti yang dikutip dari Antara.

• Baca juga:

  Wakil Ketua DPR RI Dukung Kegiatan Orientasi Wartawan PWI Jaya

Menkeu Purbaya menjelaskan, ia belum sempat menghubungi Presiden secara langsung karena kesibukan agenda. Namun kini, Prabowo telah menyatakan setuju agar anggaran daerah terdampak bencana tidak dipotong.

“Pak Ketua (Dasco) sudah telepon, dan Pak Presiden bilang setuju. Sudah kita hitung semuanya secara anggaran, bisa, tak ada masalah,” kata Purbaya.

• Baca juga:

  Sumitronomics Jadi Andalan Pemerintah Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Purbaya menambahkan, pada 2 Januari 2026, total anggaran sebesar Rp1,2 triliun telah dikirim ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh. Artinya, masalah pendanaan untuk penanganan bencana kini sudah terselesaikan.

Sementara itu, Dasco menyampaikan hasil rapat koordinasi, bahwa mulai 10 Januari 2026, pemulihan pasca-bencana di Sumatera akan dijalankan oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang dibentuk pemerintah dan dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

• Baca juga:

  Reshuffle Kabinet Prabowo: Purbaya Yudhi Sadewa Resmi Gantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan

“Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, DPR akan menjalankan fungsi legislatif, anggaran, pengawasan, dan koordinasi,” kata Dasco.

Dasco juga menegaskan, pemerintah dan DPR menargetkan seluruh roda pemerintahan di daerah terdampak bencana dapat berjalan normal sebelum Bulan Ramadhan, dan seluruh wilayah yang terdampak dapat tersentuh bantuan secara bertahap agar pemulihan selesai sebelum Lebaran.

“Upaya ini kami lakukan agar masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan normal secepat mungkin,” tambahnya.