RI Resmi Masuk Dewan Perdamaian Gaza, Dukung Rencana Damai Palestina

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Indonesia resmi mengambil langkah diplomatik baru dalam isu Palestina. Pemerintah menyatakan akan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza, sebuah inisiatif yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membantu stabilisasi dan proses transisi pemerintahan di Jalur Gaza.

Keputusan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama delapan menteri luar negeri, yakni Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pernyataan itu diunggah melalui kanal media sosial Kementerian Luar Negeri RI pada Kamis (22/1/2026). 

Dalam dokumen tersebut, para menlu menyatakan kesiapan negara masing-masing untuk menjadi bagian dari Dewan Perdamaian Gaza. Mereka juga menegaskan bahwa dokumen keikutsertaan akan segera ditandatangani mengikuti mekanisme dan aturan hukum nasional di tiap negara.

• Baca juga:

  Swedia Ogah Gabung Dewan Perdamaian Gaza Versi Trump, Ini Alasannya

Tak hanya sekadar bergabung, delapan negara ini juga menyampaikan dukungan pada rencana perdamaian yang diinisiasi Trump. Dewan tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai “otoritas sementara” di Jalur Gaza, terutama dalam masa transisi pasca-konflik yang panjang dan kompleks.

Mengacu Resolusi DK PBB

• Baca juga:

  Megawati Serukan Dunia Bersatu Dukung Palestina Merdeka: Semangat Bandung Belum Selesai

Menariknya, inisiatif Dewan Perdamaian ini disebut telah masuk dalam Rencana Komprehensif Mengakhiri Konflik Gaza yang didukung Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB. Delapan negara itu berharap langkah kolektif ini bisa mempercepat terwujudnya perdamaian yang adil serta membuka ruang pemulihan bagi warga Gaza

Dalam pernyataan bersama, para menlu juga menekankan prinsip yang selama ini jadi poin penting di forum internasional: hak rakyat Palestina untuk membentuk negara berdaulat, sesuai hukum internasional dikutip Antara.

Mereka menilai jika jalur politik dan diplomasi dibuka lebih lebar, maka peluang untuk menghadirkan keamanan dan stabilitas jangka panjang akan lebih nyata—bukan hanya untuk Palestina, tapi juga bagi negara-negara di kawasan.

Dewan Bentukan Trump, Respons Dunia Beragam

Sepekan sebelumnya, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, sekaligus menyebut sejumlah tokoh yang akan terlibat, termasuk utusan khusus AS Steve Witkoff dan Jared Kushner. Dewan ini diberi mandat mengawasi mobilisasi dukungan internasional untuk Gaza, dari sisi pembangunan kembali hingga pengelolaan sumber daya. 

Namun, langkah Washington ini memunculkan respons yang tidak seragam. Sejumlah pihak—terutama di Eropa—menyatakan kekhawatiran bahwa Dewan tersebut dapat menggeser peran sentral PBB dalam penanganan konflik global.

Di tengah pro dan kontra itu, Indonesia bersama tujuh negara lain menegaskan posisi: yang utama adalah memastikan proses menuju perdamaian tetap berjalan dan membawa dampak nyata bagi rakyat Gaza serta masa depan Palestina.