Swedia Ogah Gabung Dewan Perdamaian Gaza Versi Trump, Ini Alasannya

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah Swedia menyatakan tidak akan ikut bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza dengan susunan format yang ada saat ini. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson, Rabu (21/1/2026).

Kristersson mengatakan, Swedia memang belum memberikan jawaban resmi atas undangan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa bila merujuk pada rancangan naskah yang beredar sekarang, Stockholm tidak akan menandatangani kesepakatan itu.

“Kami belum memberikan tanggapan resmi atas undangan tersebut, namun kini bersama negara-negara Eropa lainnya kami akan membahasnya. Berdasarkan naskah yang ada saat ini, Swedia tidak akan menandatanganinya,” ujar Kristersson kepada wartawan.

• Baca juga:

  Indonesia Siap Berkontribusi dalam Misi Perdamaian di Gaza

Sikap berhati-hati juga datang dari Polandia. Juru bicara parlemen Polandia, Wlodzimierz Czarzasty, menilai keputusan bergabung sebaiknya tidak diambil terburu-buru, karena masih ada pertanyaan besar mengenai status Dewan Perdamaian Gaza itu sendiri.

“Tidak perlu tergesa-gesa dalam urusan seperti ini. Pertama-tama, saya ingin mengetahui status Dewan Perdamaian tersebut. Sebab, sejauh yang saya lihat, ini masih menjadi persoalan yang patut dicermati,” kata Czarzasty.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum jelas apakah Dewan Perdamaian Gaza akan dibentuk sebagai organisasi internasional atau hanya berupa format kerja sama lain yang lebih longgar.

Menurutnya, kejelasan status menjadi kunci sebelum negara-negara menentukan tingkat keterlibatan—apakah harus hadir secara resmi, atau cukup diwakili lewat skema berbeda.

“Ketika status dewan ini sudah jelas, barulah dapat ditentukan apakah partisipasi negara kami perlu diwakili secara resmi atau dalam bentuk lain,” ujarnya dikutip Antara.

Diketahui, pekan lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Dewan tersebut disebut akan berisi tokoh-tokoh penting dari lingkaran pemerintahan AS hingga figur internasional.

Nama-nama yang disebut masuk dalam dewan itu antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.

Trump juga mengundang pemimpin sejumlah negara untuk bergabung, termasuk Rusia dan Belarus.

Sementara itu, pada pertengahan November lalu, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diusulkan AS untuk mendukung rencana komprehensif Trump terkait penyelesaian situasi di Gaza. Dalam pemungutan suara, 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan menyatakan setuju, sedangkan Rusia dan China abstain.

Dalam rencana AS tersebut, Gaza disebut akan diarahkan menuju pembentukan pemerintahan internasional sementara, pembentukan dewan perdamaian yang dipimpin Trump, serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional.