-
-
-
Loading
Loading
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, di Kota Serang, Banten, Minggu (8/2/2026). ANTARA/Desi Purnama Sari
SERANG, ARAHKITA.COM – Industri media nasional sedang berada di persimpangan jalan. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda banyak perusahaan media konvensional tidak lepas dari dominasi platform digital global yang menguasai kue iklan.
Pernyataan itu disampaikan Komaruddin di sela Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Aula Aston Hotel, Kota Serang, Banten, Minggu (8/2/2026). Menurutnya, pola bisnis media telah berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir.
Jika dulu iklan menjadi sumber napas utama televisi, radio, dan surat kabar, kini aliran dana tersebut berbelok ke media sosial dan layanan berbagi video seperti YouTube, TikTok, hingga platform global lainnya. Perubahan perilaku audiens ikut mempercepat pergeseran tersebut.
“Sekarang hampir semua media tradisional mengalami PHK karena pendapatannya turun. Sumber income utama itu iklan, dan iklan larinya ke medsos,” ujar Komaruddin.Kondisi ini, lanjutnya, membuat banyak ruang redaksi terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran. Padahal media arus utama memegang peran penting sebagai penjaga kualitas informasi publik dan demokrasi.
Dewan Pers pun mendorong pemerintah segera menghadirkan regulasi yang lebih berkeadilan. Aturan tersebut diharapkan mampu menata ulang ekosistem bisnis digital agar platform global tidak menyerap seluruh potensi ekonomi media nasional.
Menurut Komaruddin, tanpa campur tangan negara, ketimpangan akan semakin melebar. Media lokal yang memproduksi jurnalisme berkualitas justru kalah bersaing dengan platform yang tidak memiliki kewajiban serupa.
“Kalau pemerintah tidak ikut menciptakan keadilan, media mainstream akan terus kekurangan revenue dan ujungnya kembali PHK. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi masa depan informasi publik,” tegasnya.dikutip Antara.
Ia berharap momentum HPN 2026 menjadi titik balik untuk merumuskan kebijakan konkret, mulai dari skema bagi hasil iklan digital, kewajiban platform mendukung konten jurnalistik, hingga perlindungan bagi pekerja media.
