-
-
-
Loading
Loading
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjawab pertanyaan pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya/pri.
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan tidak ada instruksi langsung dari TNI AD terkait pembubaran acara nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah daerah.
Pernyataan itu disampaikan Maruli usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Menurut dia, penghentian kegiatan nobar di beberapa wilayah merupakan hasil koordinasi pemerintah daerah setempat demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Pembubaran itu dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Mereka mempertimbangkan potensi keributan di lapangan. Jadi tidak ada instruksi langsung,” ujar Maruli.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah pengamanan berdasarkan kondisi di wilayah masing-masing. Keputusan tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan upaya menjaga situasi tetap kondusif, termasuk di lingkungan pendidikan.
Maruli menilai pemerintah daerah berhak melakukan langkah antisipatif apabila ada kegiatan yang dinilai berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat.
Selain menyoroti polemik pemutaran film, KSAD juga mempertanyakan sumber pendanaan produksi dokumenter tersebut.
Menurutnya, proses produksi film yang melibatkan perjalanan ke berbagai lokasi tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Orang membuat video seperti itu, datang ke lokasi, terbang ke sana-sini, tentu ada biayanya. Itu juga menjadi pertanyaan,” katanya dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga menyampaikan bahwa pembubaran nobar film tersebut bukan merupakan arahan pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara terpusat.
Yusril menjelaskan, tidak semua kampus atau daerah melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Karena itu, menurut dia, pola pembubaran yang terjadi menunjukkan keputusan diambil secara lokal oleh masing-masing wilayah.
Ia menyebut film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita memuat kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai berdampak pada lingkungan hidup, hak ulayat masyarakat adat, dan kelestarian alam.
Meski demikian, Yusril menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, walaupun ada beberapa narasi dalam film yang dianggap bernuansa provokatif.
