Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadhli. ANTARA
Dalam survei tersebut, sebanyak 68,8 persen responden menyatakan percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran bekerja secara optimal dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, 62,5 persen responden juga menilai penegakan hukum saat ini berjalan lebih adil di bawah kepemimpinan nasional yang baru.
Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, mengatakan temuan ini menunjukkan adanya kepercayaan publik yang kuat terhadap komitmen pemerintah dalam isu antikorupsi.
“Publik sangat percaya pemerintahan Prabowo-Gibran punya komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi,” ujar Fadhli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Ia menambahkan, sikap tegas pemerintah dalam sejumlah kasus hukum turut memperkuat persepsi publik, termasuk tindakan penegakan hukum terhadap pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut menjadi sinyal bahwa pemberantasan korupsi dilakukan tanpa pandang bulu.
Selain isu korupsi, survei juga mencatat pandangan publik terkait wacana perombakan kabinet. Hasilnya menunjukkan mayoritas responden tidak menganggap reshuffle sebagai kebutuhan mendesak.
Tercatat hanya 48,1 persen responden yang setuju reshuffle dilakukan dalam waktu dekat, sementara 32,1 persen menolak adanya perombakan kabinet saat ini.
“Boleh jadi ini sinyal publik agar kabinet justru semakin bekerja optimal. Publik memberi kesempatan kepada menteri-menteri pilihan Presiden untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik,” kata Fadhli.
Survei Adidaya Institute juga mengungkap tingkat dukungan tinggi terhadap sejumlah program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Dukungan publik terhadap program tersebut tergolong kuat, dengan rata-rata di atas 70 persen. Rinciannya, MBG memperoleh dukungan 71,5 persen, KDKMP 75,6 persen, dan CKG menjadi program dengan tingkat dukungan tertinggi mencapai 93,3 persen.
Meski demikian, responden tetap menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola dalam pelaksanaan program-program tersebut agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Secara keseluruhan, survei menunjukkan 68,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, sementara 27,1 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini.
“Di tengah tantangan global seperti ancaman perang dan ketidakpastian ekonomi dunia, angka kepuasan ini cukup membanggakan,” ujar Fadhli.
Survei Adidaya Institute dilakukan pada 1–8 Mei 2026 dengan melibatkan 1.240 responden dari 38 provinsi. Metode yang digunakan adalah probability sampling dengan margin of error sebesar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Proses pengawasan kualitas dilakukan secara ketat melalui verifikasi foto dan pelacakan lokasi responden menggunakan Google Maps.