Tarif Langganan Transjakarta Rp200 Ribu Dikritik, DPRD Minta Dikaji Ulang agar Tak Bebani Warga

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Rencana penyesuaian tarif Transjakarta kembali menjadi sorotan. Selain usulan kenaikan tarif reguler, skema langganan sebesar Rp200.000 per bulan dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat. DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut agar tidak justru membebani warga, terutama pekerja informal dan pengguna yang tidak rutin menggunakan transportasi umum.

Anggota DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, menilai skema berlangganan lebih cocok bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan Transjakarta untuk bekerja. Namun, menurutnya, tidak semua warga memiliki pola mobilitas yang sama.

"Ini harus dilihat kelompok konsumennya. Kalau pekerja yang memang punya penghasilan dan rutin menggunakan Transjakarta, mungkin cocok. Tapi bagaimana dengan yang tidak rutin? Kalau tidak rutin, dia juga sayang kalau harus beli paket langganan. Sementara dia tetap terkena tarif Rp5.000," kata Taufik di Jakarta, Senin (6/7/2026).

• Baca juga:

  Usulan Tarif Baru TransJakarta: Rp5.000 untuk Dalam Kota, TransJabodetabek Rp10.000

Ia meminta Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) selaku pengusul kebijakan tersebut untuk mempertimbangkan skema alternatif yang lebih inklusif, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap maupun pekerja informal yang hanya sesekali memanfaatkan layanan Transjakarta.

Menurut Taufik, kelompok tersebut juga belum tentu masuk dalam kategori penerima fasilitas transportasi gratis. Karena itu, diperlukan formulasi tarif yang lebih fleksibel agar tetap terjangkau.

• Baca juga:

  Usulan Tarif Baru TransJakarta: Rp5.000 untuk Dalam Kota, TransJabodetabek Rp10.000

"Jadi mungkin perlu ada kajian lagi bagaimana dengan pekerja informal yang tidak rutin menggunakan Transjakarta dan juga tidak masuk kelompok penerima kartu gratis. Apakah ada diskon lain atau seperti apa. Ini untuk kepentingan warga, karena kondisi ekonomi sekarang juga sedang sulit," ujarnya.

Tarif Transjabodetabek Juga Jadi Sorotan

• Baca juga:

  DPRD DKI Nilai Penyesuaian Tarif Transjabodetabek Bisa Kurangi Beban Subsidi APBD

Tak hanya soal skema langganan, Taufik juga menyoroti rencana penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak bisa diputuskan secara sepihak dan perlu dibahas bersama pemerintah daerah di wilayah penyangga Jakarta.

Ia mengingatkan bahwa kenaikan tarif hingga Rp10.000 berpotensi mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Kondisi itu dikhawatirkan justru membuat warga kembali memilih kendaraan pribadi.

"Sekarang mereka memilih Transjakarta karena murah, Rp3.500. Tapi kalau menjadi Rp10.000 dan seluruhnya dibebankan kepada konsumen, saya khawatir mereka akan kembali menggunakan kendaraan pribadi," ungkapnya dikutip Antara.

Karena itu, ia mendorong pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah penyangga untuk duduk bersama mencari skema tarif yang tetap terjangkau sekaligus mendukung peningkatan penggunaan transportasi massal.

Sebagai alternatif, Taufik mengusulkan agar tarif Transjabodetabek dipatok sekitar Rp7.500. Menurutnya, angka tersebut lebih realistis sehingga tidak terlalu membebani masyarakat, khususnya warga yang setiap hari melakukan perjalanan dari daerah penyangga menuju Jakarta.