Reformasi Polri Fokus pada Perbaikan Institusi, Bukan Pergantian Kapolri

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan bahwa agenda reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak dimaksudkan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Juri, langkah reformasi Polri merupakan kebijakan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, bukan usulan pihak lain. Karena itu, ia meminta masyarakat bersabar menunggu tindak lanjut, termasuk pembentukan Komisi Reformasi Polri yang akan segera diumumkan Presiden.

“Nggak dong, nggak ada (pergantian Kapolri),” ujar Juri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).Ia menambahkan, teknis pelaksanaan reformasi akan sepenuhnya ditentukan setelah Presiden meresmikan komisi tersebut.

• Baca juga:

  Struktur Polri Bisa Dirombak? Yusril Sebut Ada Usulan Polri di Bawah Kementerian

Aspirasi Publik Jadi Landasan Reformasi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan rencana pembentukan komisi khusus untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri.

• Baca juga:

  Reformasi Polri Fokus pada Perbaikan Institusi, Bukan Pergantian Kapolri

Langkah ini sekaligus merespons aspirasi masyarakat yang disuarakan Gerakan Nurani Bangsa (GNB), sebuah kelompok yang beranggotakan tokoh lintas agama dan berbagai elemen bangsa.

Pada 11 September 2025 lalu, GNB bertemu langsung dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam dan dihadiri beberapa menteri Kabinet Merah Putih, mereka menyampaikan tuntutan reformasi Polri yang dianggap sebagai kebutuhan mendesak.

Juri menegaskan bahwa masukan masyarakat itu telah menjadi bagian dari pertimbangan Presiden dalam merancang arah reformasi kepolisian.

“Kalau Presiden sudah menyampaikan kebijakan, nanti secara teknis seperti apa ya kita tunggu,” jelasnya dikutip Antara.

Reformasi Polri Bukan Pergantian Figur

Dengan demikian, isu yang beredar mengenai adanya rencana pergantian Kapolri dibantah tegas oleh pemerintah. Fokus utama reformasi Polri, menurut Juri, adalah memperbaiki sistem dan kinerja institusi agar lebih profesional, transparan, serta dekat dengan masyarakat.