Incar Kursi DK PBB 2029–2030, Indonesia Galang Dukungan Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik


 Incar Kursi DK PBB 2029–2030, Indonesia Galang Dukungan Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A. Mulachela (kiri) dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (8/4/2026). (ANTARA/Nabil Ihsan)

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Indonesia kembali menunjukkan langkah aktif di panggung diplomasi global. Kali ini, pemerintah mulai menggalang dukungan internasional untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2029–2030.

Upaya ini tidak dilakukan setengah hati. Indonesia menyasar negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS) sebagai mitra strategis untuk memperkuat peluang pencalonan.

Langkah diplomasi tersebut dijalankan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir dalam rangkaian pertemuan penting di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OACPS yang berlangsung di Malabo, Guinea Khatulistiwa, pada akhir Maret 2026.

Dalam berbagai pertemuan bilateral, Indonesia tidak hanya membahas hubungan kerja sama antarnegara, tetapi juga secara aktif mengajak dukungan untuk pencalonan di DK PBB.Arrmanatha tercatat melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah pemimpin negara, termasuk Presiden Sudan dan Presiden Gabon.

Selain itu, ia juga bertemu dengan para menteri luar negeri dari Botswana, Seychelles, Sao Tome dan Principe, serta Guinea Khatulistiwa.

Diplomasi ini menjadi bagian penting dari strategi Indonesia untuk membangun koalisi yang solid di antara negara-negara berkembang.

Tak hanya fokus pada dukungan politik, Indonesia juga membawa pesan yang lebih luas. Dalam forum tersebut, Arrmanatha mengajak negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik untuk memperkuat solidaritas di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak pasti.

Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi dalam beberapa sektor kunci, seperti kedaulatan digital, ketahanan teknologi, penguatan ekonomi biru, serta kerja sama dalam menghadapi perubahan iklim.

Isu-isu tersebut dinilai menjadi titik temu kepentingan bersama, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang relevan di kancah global dikutip Antara.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono telah menegaskan dalam Pernyataan Pers Tahunan pada Januari 2026 bahwa Indonesia akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2029–2030.

Langkah ini bukan tanpa pengalaman. Indonesia tercatat sudah empat kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yakni pada periode 1973–1974, 1995–1996, 2007–2008, dan terakhir 2019–2021.

Bahkan, Indonesia pernah memegang posisi presidensi DK PBB pada Agustus 2020—sebuah pencapaian yang menunjukkan kepercayaan dunia terhadap peran Indonesia dalam menjaga perdamaian global.

Dengan rekam jejak tersebut, peluang Indonesia untuk kembali duduk di kursi strategis DK PBB terbuka lebar—terutama jika dukungan dari negara-negara sahabat terus diperkuat sejak sekarang.

Editor : Farida Denura

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Politik Terbaru