-
-
-
Loading
Loading
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Gerindra, Bambang Haryo (Pegang mike)--Arahkita/Domi Lewuk)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Gerindra, Bambang Haryo mengatakan, pihaknya belum pernah diajak bicara oleh pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut. Padahal Presiden Jokowi sudah menyebutkan pusat pemerintahan baru itu akan dibangun di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Namun dari segi strategis di pertahanan dan sebagainya, keamanan dan yang lain sudah-sudah dalam kajian yang final.
“DPR merasa dilompatin, jadi tidak dianggap oleh pemerintah. Kita meminta, jangan gitu lah, kita inikan mitra, kami ini mitra. Jadi tentu kita sama-sama membuat undang undang. Harus dirubah undang-undang yang ada dan harus kita lakukan juga kajian-kajian teknis dan lain-lain,” kata bambang dalam diskusi bertajuk “Tantangan Regulasi Pemindahan Ibukota ”, di Media Center Kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2019
Menurutnya, dalam melakukan kajian itu juga (harus) melibatkan perguruan tinggi. Tapi hal itu belum pernah dilakukan pemerintah.
“Saya sendiri juga heran, begitu saya tanya UI, ITS, ITB dan sebagai itu nggak juga (dilibatkan). Jadi berarti apa, masa kita mengkaji sendiri, mutusin sendiri. Jangankan itu (pemindahan ibukota-red), membangun LRT saja ga laku. Ini kan kajiannya gak karuan semua. Saya tanya Litbang Perhubungan dilibatkan nggak, mereka jawab nggak dilibatkan. Jadi ini mohon maaf. Apa lagi ini yang mau dipindahkan ini sesuatu yang luar biasa vital, baik posisinya dan sebagainya,” tegas Bambang.
Sebelumnya, pada Sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI di Gedung Nusnatara Kompleks Parlemen,Senayan Jakarta, Jumat (16/8/2019) Presiden Joko Widodo ( jokowi) meminta izin kepada seluruh anggota Parlemen untuk memindahkan ibu kota.
"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak/Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden.
"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibukota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Presiden mengakhiri pidato kenegaraannya.
Dan jika dicermati, dalam kesempatan itu, Presiden pun belum menyebutkan secara jelas soal lokasi ibukota negara itu. Mantan gubernur DKI Jakarta itu hanya menegaskan, ibu kota bukan hanya soal simbol identitas negara, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
"Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tegas presiden disambut aplous peserta sidang.
