Aliansi Ekonom Indonesia Lontarkan Kritik dan Serukan 7 Desakan Darurat Ekonomi

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Aliansi Ekonom Indonesia yang mewadahi 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi menyerukan 7 desakan darurat ekonomi yang ditujukan pada pemerintah.

Dalam paparan yang diterima, disebutkan bahwa 7 desakan darurat ekonomi itu dikeluarkan karena individu yang tergabung dalam aliansi melihat penurunan kualitas hidup di berbagai lapisan masyarakat yang terjadi secara masif dan sistemik. Hal itu terjadi akibat akumulasi berbagai persoalan dan ketidak adilan sosial.

Di antaranya terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun kualitasnya dan jauh dari inklusif, sehingga manfaatnya tidak dirasakan masyarakat kebanyakan. 

• Baca juga:

  Aliansi Ekonom Indonesia Suarakan Lagi 7 Desakan Darurat Ekonomi: Tanda Tangan Tembus 698 Orang

Terjadi pula ketimpangan dalam berbagai dimensi, baik antarkelompok pendapatan, antarwilayah, latar belakang sosial dan demografi yang ditandai dengan mandeknya peningkatan kesejahteraan kelompok bawah, rentan, dan menengah, sementara kelompok atas tumbuh lebih pesat.

Disebutkan pula tentang penyusutan ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat kebanyakan, termasuk kalangan muda yang menjadi aset bangsa. 

• Baca juga:

  Pemerintah Targetkan Investasi Rp2.322 Triliun pada 2027, Naik 13,8 Persen

Aliansi Ekonom Indonesia juga melihat pengambilan kebijakan yang tidak berdasarkan bukti dan minim teknokrasi, sehingga menyebabkan misalokasi sumberdaya termasuk lemahnya tata kelola kelembagaan, serta kurangnya empati dan keterbukaan atas masukan dan kritik.

Latar lainnya, ketidakhadiran negara dalam bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari risiko penghisapan sumber daya ekonomi, seperti maraknya pungutan liar, judi online yang merongrong kemampuan masyarakat, terutama yang masuk kategori rentan.

• Baca juga:

  Ekonomi Indonesia Semester I 2026 Tumbuh 5,45 Persen, Prabowo: Tertinggi dalam 13 Tahun

Disebutkan juga tentang tercederainya kontrak sosial negara dan masyarakat, termasuk tidak dipenuhinya kewajibab negara. Hal ini khususnya setelah tertutupnya kanal penyampaian aspirasi, persekusi yang didorong konflik kepentingan, gugurnya warga saat menuntut hak, dan diabaikannya keamanan sipil. 

Berdasarkan hal tersebut, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan 7 desakan darurat ekonomi yang terdiri dari:

1. Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional

• Kurangi belanja untuk program populis secara signifikan
• Kembalikan Transfer ke Daerah (TKD) pada porsinya
• Sesuaikan kebujakan penanganan tiga masalah gizi mikro berdasarkan bukti, sehingga program MBG perlu direformasi sesuai tujuan
• Kembalikan alokasi dana pendidikan sesuai amanat UUD 1945

2. Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara, serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.

• Kembalikan independensi KPK
• Pulihkan tata kelola BPK terutama dari konflik kepentingan politis
• BI harus kembali pada marwahnya sebagai bank sentral independen, bukan sebagai penyandang dana proyek politik presiden
• BPS harus independen dan kredibel, menyajikan dan menjelaskan data secara berimbang dan apa adanya, transparan dalam membuka metode pengumpulan data serta memberikan akses terhadap data.
• Pastikan oposisi tetap hadir pada fungsi legislatif negara untuk kritik konstruktif dalam sistem politik dan demokrasi yang berlangsung sehat
• Bagi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Kejaksaan: kembalikan marwah lembaga sesuai fungsi konstitusional, pastikan tidak terkooptasi kepentingan kekuasaan, dan pulihkan pengawasan dan keseimbangan yang sehat dalam demohrasi.

3. Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk penglibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan, sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta model sosial masyarakat.

• Hentikan Mega-Danantara dan utamakan kesehatan persaingan pasar di mana BUMN turut hadir
• Hentikan penugasan TNI dan Polri di ranah sipil, termasuk pangan dan perlindungan sosial
• Tinjau ulang Koperasi Desa Merah Putih

4. Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

• Evaluasi menyeluruh dan longgarkan Tingkat Kandungan dalam Negeri (TKDN) di sektor yang belum memiliki pemasok lokal berkualitas, dan bina industri lokal yang perlu diperkuat melalui investasi SDM, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur.
• Cabut kebijakan perdagangan domestik dan internasional yang diskriminatif dan distorsif, serta menggantinyta dengan mekanisme regulasi perdagangan yang lebih transparan dan adil, misalnya berbasis harga.
• Reformasi menyeluruh proses perizinan: sederhanakan prosedur, pangkas rantai birokrasi, dan pastikan transparansi dan akuntabilitas
• Berantas seluruh bentuk usaha ilegal di sektor ekstraktif, termasuk pertambangan mau pun perkebunan, dalam rangka menegakkan amanat konstitusi

5. Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi

• Reformasi desain program bantuan-bantuan sosial untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang memerlukan dan efektif dalam memberikan dukungan kesejahteraan.
• Pastikan akses kelompok rentan pada program bantuan sosial, baik dengan meluncurkan program baru seperti program bantuan lansia dan disabilitas mau pun program jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan) untuk lebih menjangkau kelompok aspiring middle class yang rentan. Selain itu jiuga dipastikan perlindungan sosial yang ada untuk lebih adaptif.
• Ubah skema jaminan sosial fleksibel dan adaptif untuk pekerja informal berbasis rumah tangga agar pekerja informal bisa mengakses jaminan ketenagakerjaan dan pensiun dasar.
• Jamin ketersediaan dan stabilitas harga beras dan barang-barang pokok dengan mekanisme pasar
• Blokir situs judi secara masif, tindak tegas agen yang promosikan situs judi, sediakan konseling dan edukasi secara proaktif, tingkatkan literasi digital dan finansial masyarakat, berdayakan masyarakat melalui rehabilitasi sosial dan pengembangan ketrampilan kerja.

6. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, hilirisasi, subsidi, kompensasi energi, dan Danantara)

• Implementasi regulasi perlu melalui proses penilaian dampak regulasi oleh lembaga yang kredibel, independen, dan profesional sebelum program diterapkan.
• Laksanakan proses pemantauan untuk evaluasi proses program strategis oleh lembaga yang kredibel, independen dan profesional. Hasil evaluasi proses menjadi bagian dari perbaikan berkelanjutan suatu program.

7. Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan mau pun perburuan rente.