-
-
-
Loading
Loading
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat ditemui usai Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025). ANTARA/Bayu Saputra
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan setelah muncul kasus keracunan anak di sejumlah daerah. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai perlu ada perbaikan serius agar tujuan mulia program ini tidak melenceng. Untuk itu, ia mengajukan tiga alternatif skema baru yang bisa dipertimbangkan pemerintah.
Skema pertama adalah menyalurkan dana MBG melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang langsung diteruskan ke pemerintah daerah. Dengan cara ini, Said menilai pengelolaan akan lebih dekat ke lapangan dan bisa menekan potensi masalah distribusi.
Alternatif kedua yakni memasukkan MBG ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Said, tambahan Rp300 ribu per bulan bisa khusus dialokasikan untuk kebutuhan gizi anak sekolah.
Sementara skema ketiga adalah mendekatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah. Dengan begitu, proses distribusi makanan lebih singkat dan pengawasan bisa berjalan lebih optimal.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga pertengahan September 2025 sudah ada lebih dari 5.360 anak mengalami keracunan terkait menu program MBG. Situasi ini membuat DPR mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Harus ditemukan titik masalahnya. Apakah rantai pasok terlalu panjang, atau karena pola penyajian yang tidak tepat? Jangan buru-buru menyetop, tapi lakukan perbaikan,” tegas Said dilansir Antara.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan anggaran MBG yang tak terserap hingga akhir tahun. Jika serapan rendah sampai Oktober, dana tersebut berpotensi dialihkan ke sektor lain atau dipakai untuk mengurangi defisit dan utang negara.
Meski demikian, Purbaya memastikan dukungan Presiden terhadap MBG tetap penuh. Kementerian Keuangan pun siap membantu percepatan serapan melalui penguatan manajemen serta pengawasan program.
Dengan berbagai masukan ini, nasib Program MBG kini berada di titik krusial: tetap berjalan dengan perbaikan, atau bertransformasi lewat skema baru demi memastikan gizi anak bangsa lebih terjamin.
