-
-
-
Loading
Loading
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. (ANTARA/HO-MPR)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan dukungan terhadap wacana pengalihan subsidi barang, seperti LPG 3 kilogram, menjadi subsidi langsung dalam bentuk uang tunai. Menurutnya, langkah ini penting agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan hanya diterima oleh masyarakat miskin dan tidak mampu.
“Sejak awal saya menilai subsidi barang sebaiknya dialihkan menjadi subsidi uang yang diberikan langsung kepada masyarakat penerima manfaat,” ujar Eddy di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Eddy menegaskan, keberhasilan kebijakan ini membutuhkan integrasi data penerima subsidi antar-kementerian. Dengan begitu, pemerintah bisa menghindari tumpang tindih data dan memastikan bantuan diterima sesuai sasaran.
Pernyataan Eddy ini menanggapi perbedaan pandangan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait data subsidi energi, khususnya LPG 3 kilogram.
“Baik Menteri Keuangan maupun Menteri ESDM tentu sama-sama ingin subsidi energi tepat sasaran. Karena itu, data penerima subsidi LPG dan BBM harus terintegrasi sehingga tidak ada lagi subsidi yang salah alamat,” jelasnya.
Subsidi Tepat Sasaran Jadi Prioritas
Eddy mengingatkan bahwa LPG 3 kilogram awalnya ditujukan untuk masyarakat miskin dan prasejahtera. Namun, dalam praktiknya, penggunaannya kini meluas ke rumah tangga kelas menengah hingga usaha seperti kafe dan restoran.
“Subsidi yang tidak tepat sasaran ini harus segera dibenahi bersama seluruh kementerian dan lembaga sesuai arahan Presiden Prabowo,” kata Eddy dilansir Antara.
Ia juga memaparkan simulasi pengalihan subsidi barang menjadi uang. Misalnya, jika pemerintah memberikan subsidi Rp33.000 untuk satu tabung LPG 3 kilogram, dan diasumsikan satu keluarga menggunakan tiga tabung per bulan, maka mereka akan menerima Rp99.000 langsung dari pemerintah.
Dengan skema ini, harga LPG di pasaran akan mengikuti harga resmi yang ditetapkan regulator dan Pertamina, tanpa adanya distorsi akibat subsidi.
Efisiensi Anggaran dan Keadilan Sosial
Eddy menekankan bahwa subsidi uang tunai bukan hanya solusi untuk ketepatan sasaran, tetapi juga bagian dari upaya menghemat APBN.
“Prinsipnya sederhana. Negara harus memastikan subsidi hanya diberikan kepada mereka yang berhak. Ini bukan sekadar soal efisiensi, tapi juga implementasi asas keadilan,” tegasnya.
